"Jadi kalau teman-teman BHACA melihat pemberantasan korupsi kita sedang suram di tahun 2019 ini dan memutuskan misalnya tidak ada BHACA lagi, saya kira KPK menghargai saja hal tersebut. Karena memang beberapa pihak berpendapat yang sama tentang kondisi pemberantasan korupsi di 2019 ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Febri mengatakan KPK memiliki pandangan yang sama terkait kondisi pemberantasan korupsi pada 2019 ini. Ia menyebut kondisi pemberantasan korupsi saat ini memang cukup mencemaskan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, menurut Febri, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua elemen, baik kepala negara maupun pihak-pihak lain. Selain itu, pemberantasan korupsi membutuhkan konsistensi, baik dalam penindakan, pencegahan, perbaikan sistem, maupun penegakan aturan.
"Agar pemberantasan korupsi itu tidak hanya misalnya terjebak pada jargon-jargon politik saja. Ini yang dilihat oleh teman-teman di luar. Jadi kami menghargai itu," tuturnya.
Sebelumnya, salah satu pengurus perkumpulan BHACA, Natalia Soebagjo, membenarkan soal tidak adanya BHACA tahun ini. Salah satu penyebabnya terkait dengankondisi pemberantasan korupsi saat ini yang dinilai sangat memprihatinkan.
"Kami juga prihatin dengan keadaan sekarang. Kami melihat bahwa komitmen pemerintah untuk tetap gigih memerangi korupsi itu nampaknya sedang mencapai titik berbeda. Jadi oleh karena itu kita merasa tidak waktunya memberikan penghargaan," kata Natalia.
Selain itu, menurut Natalia, memang tidak ada keharusan untuk memberikan penghargaan itu setiap tahun. Terlebih, ia menilai saat ini belum ada tokoh yang pantas menerima penghargaan itu.
"Memang dewan juri merasakan belum ada calon yang memadai kita tidak memberikan," ucapnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini