PKS Kritik Drama Antikorupsi 3 Menteri, Komisi III: Itu Pencegahan Dini

Jakarta - PKS menilai drama antikorupsi yang dimainkan tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cukup untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Komisi III DPR RI menganggap drama tersebut sebagai upaya pencegahan dini.

"Apa pun yang dilakukan oleh ketiga pejabat tinggi negara tersebut merupakan upaya pencegahan dini dari yang namanya awal dari korupsi, yaitu KKN, dan hal tersebut perlu diapresiasi niat baik mereka," kata Ketua Komisi III Herman Hery kepada wartawan, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Istana Jelaskan Pesan 'Jangan Sporadis' Jokowi ke KPK

Herman menegaskan pemberantasan korupsi juga harus dilakukan orang yang 'bersih'. Politikus PDIP itu menekankan pemberantasan korupsi tak boleh tebang pilih.

"Pemberantasan korupsi tidak saja dengan niat pencegahan, namun harus ditindaklanjuti dengan hal lainnya, antara lain penindakan yang profesional dari penegakan hukum, yakni sapu kotor jangan dipakai untuk membersihkan rumah. Jangan penindakan tebang pilih maupun pilih tebang," ucap Herman.

Herman mengingatkan, dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi, para penegak hukum juga harus meningkatkan sinergi. Dia juga meminta pemerintah memperbaiki sistem sanksi untuk penyelenggara negara yang melanggar aturan.

"Sinergi antarlembaga penegak hukum dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Perbaikan sistem penyelenggara negara lewat aturan SOP, reward and punish yang jelas," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, PKS menyebut drama antikorupsi yang dilakoni tiga menteri Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia tak cukup untuk memberantas korupsi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya masih menunggu langkah konkret Jokowi mengeluarkan Perppu untuk penguatan KPK.

"Ayo kita jaga dan dukung KPK. Perppu KPK tetap ditunggu," ucap Mardani kepada wartawan, Senin (9/12).




Tonton juga video Ma'ruf Minta KPK Kerja Sama dengan Lembaga Antirasuah Negara Lain:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/haf)