Heboh Kartu Sehat Berhenti Beroperasi 2020, Walkot Bekasi: Masih Jalan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Isal Mawardi/detikcom)

Bekasi - Beredar foto surat edaran mengenai pemberhentian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Kartu Sehat (KS) bagi warga Bekasi per Januari 2020. Hal itu disebutkan karena fungsi dan peran Kartu Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) berupa BPJS Kesehatan serupa.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi informasi yang beredar itu. Ia memastikan Kartu Sehat tetap beroperasi tahun depan.

"Masih jalan," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu di Pendopo Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (9/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Pepen menyebut pelayanan Kartu Sehat terpaksa dihentikan sementara bagi warga yang telah memiliki BPJS Kesehatan. Hal itu sebagai upaya agar tidak terjadi double cost sesuai saran dari KPK.

"Orang yang punya BPJS, yang ditawari (oleh) perusahaan kesertaannya, itu nggak boleh duplikasi (punya KS), takut nanti ada double cost," kata Pepen.

Pemberhentian pelayanan KS bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan berlaku per Januari 2020 hingga Pemkot Bekasi menemukan formulasi yang baru untuk menggantikan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Sebab, sistem ini harus diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Diharapkan skema baru ini dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang-tindih antara BPJS Kesehatan dan KS.

"Tapi namanya bukan Jamkesda lagi, nanti namanya biaya atau pembiayaan layanan kesehatan bagi warga masyarakat berbasis NIK di Kota Bekasi," ungkap Pepen.

Simak Video "Sidak RSUD Cilegon, Jokowi Cek Pelayanan BPJS"

Sebagai gambaran, Pepen mencontohkan seorang pasien harus dirawat 4 kali sesuai dengan rekomendasi dokter. Namun, BPJS hanya mampu membiayai 2 kali perawatan. Untuk itu, sebut Pepen, KS hadir melengkapi agar si pasien dapat berobat sesuai saran dokter, yakni 4 kali perawatan.

"Bisa direalisasikan (masalah pengobatan) itu bisa pakai KS," tutur Pepen.

Sebelumnya, dalam surat edaran itu tertulis bahwa pelayanan Kartu Sehat diberhentikan pada Januari 2020. Surat tersebut tertanggal 29 November 2019 dengan nomor 440/7894/DINKES. Pada bagian kop surat terdapat lambang garuda dengan tulisan 'Wali Kota Bekasi' di bawahnya.

"Bahwa program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) KS-NIK diberhentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020," demikian bunyi surat edaran itu seperti yang dilihat detikcom.

Pemberhentian itu disebut-sebut karena pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional (BPJS).