KPK Jawab Jokowi: Sporadisnya di Mana?

Dokumentasi Gedung Merah Putih KPK (Foto: dok detikcom)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPK tidak bekerja sporadis. KPK balik bertanya kepada Jokowi mengenai hal itu.

"Saya pikir kalau program pencegahan KPK itu tidak sporadis karena pekerjaan KPK sudah ditentukan di dalam undang-undang," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Syarif menyebut kerja KPK pada bidang penindakan, pencegahan, hingga koordinasi dan supervisi sudah dilakukan. Bahkan, KPK disebut Syarif turut terlibat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk pencegahan sendiri, KPK itu melaksanakan peraturan presiden tentang pencegahan korupsi stranas korupsi, sporadisnya di mana? Itu sudah sangat terkonsep, terkoordinir. Karena itu, kami menjalankan stranas. Bahkan kami melaporkan keberlanjutan capaian dari stranas," kata Syarif.

Syarif juga terbuka bila Jokowi ingin mengevaluasi KPK. Seluruh organ di negeri ini disebut Syarif bisa dievaluasi.

"Kita silakan dievaluasi yang bisa evaluasi kementerian. Presiden sendiri bisa dievaluasi juga oleh BPK, bisa dievaluasi juga oleh DPR ya kalau emang dievaluasi. Kita sangat terbuka untuk dievaluasi setiap saat," kata Syarif.

Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo turut menanggapi Jokowi. Agus menyebut KPK saat ini dalam posisi lebih banyak mendengarkan masukan dari pihak luar.

"Kita sudah sampaikan kita lebih banyak mendengar. Kita melakukan evaluasi. Kita lebih banyak mendengar. Anda tahu, paling tidak (ada) 3 menteri, ada 3 gubernur, kemudian dari penegak hukum (lain) kita tanya pendapatnya. Di situ pimpinan akan merumuskan, kemudian akan menentukan langkah dan mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh pimpinan (KPK) berikutnya," ucap Agus.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di KPK, Jokowi tidak hadir. Dia memilih berkegiatan di tempat lain. Lantas Jokowi sempat menyampaikan keinginan mengevaluasi program pencegahan dan penindakan di KPK.

Ada tiga hal yang disorot Jokowi dalam pemberantasan korupsi, yakni program penindakan, rekrutmen politik, dan soal fokus KPK.

"Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret yang bisa diukur," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut penindakan korupsi sudah tepat. Namun, menurutnya, dibutuhkan tindak lanjut untuk perbaikan sistem agar korupsi tidak berulang. Karena itu, Jokowi segera bertemu pimpinan KPK untuk membahas evaluasi sistem secara menyeluruh.

"Yang ketiga, mengenai fokus di KPK, apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis. Evaluasi sangat perlu," tegas Jokowi.

Halaman 1 2

Selanjutnya