Buka BDF 2019, Menlu Bicara Pentingnya Demokrasi Untuk Jaga Perdamaian

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 (Foto: Ibnu/detikcom)

Badung - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-12. Retno menekankan pentingnya menjaga sistem demokrasi agar terciptanya perdamaian.

"Demokrasi adalah alat, itu bukan tujuan. Itu adalah alat untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi semua," kata Retno di gedung BNDCC, Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu sampaikan Retno di hadapan para delegasi peserta BDF ke-12. BDF ke-12 diikuti 90 negara dan tujuh organisasi internasional.

Retno merujuk pada penelitian yang dilakukan Kementerian Luar Negeri tentang korelasi antara kualitas demokrasi, inklusif, dan kerapuhan di berbagai negara. Menurut Retno, stabilitas negara akan semakin kuat jika tingkat kebebasan berpendapat dan inklusif semakin tinggi.

"Asumsi dasarnya adalah bahwa ketiga konsep tersebut saling terkait. Negara cenderung akan kurang rapuh jika mereka memiliki lebih banyak kebebasan dan inklusif. Dan sebaliknya, negara cenderung lebih rapuh jika mereka memiliki lebih sedikit kebebasan dan inklusif," ucapnya.

Retno mengatakan dalam dua tahun ini banyak kejadian karena ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan di suatu negara. Ia menyebut hal itu disebabkan negara-negara tersebut memiliki tingkat kebebasan dan inklusif yang rendah.

"Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi sangat terkait dengan tingkat inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Setiap orang dapat memperoleh manfaat dari buah demokrasi," tuturnya.

Retno kemudian memberikan pandangannya tentang cara menjaga demokrasi yang lebih inklusif. Menurutnya, pemerintah harus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

"Pertama, kepercayaan rakyat terhadap demokrasi harus dipertahankan. Di tengah penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokratis, adalah tugas kita bersama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga harus mengakomodasi setiap aspirasi dari masyarakat. Hal bisa dilakukan dengan cara memberikan ruang lebih banyak untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.

"Kami juga harus bekerja untuk memastikan bahwa ruang yang cukup tetap tersedia untuk semua suara untuk didengar," tuturnya.