Muhammadiyah soal UN: Jangan Ada Kesan Ganti Menteri Ganti Kebijakan

Jakarta - Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai perlu pengkajian secara komprehensif soal wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Dia mengatakan jangan sampai kebijakan pemerintah terkesan dilakukan ketika ada pergantian menteri saja.

"Saya yakin Pak Mendikbud juga akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak untuk agar sistem itu semakin lama semakin bagus. Supaya tidak ada kesan bahwa ganti menteri ganti kebijakan, nah di situlah saya pikir kita perlu mengkaji secara komprehensif," kata Haedar di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Mendikbud Pastikan 2020 Tetap Ada UN, Komisi X: Ubah Sistem Lama Tak Mudah

Dia yakin Mendikbud Nadiem Makarim memiliki niat baik menyempurnakan sistem pendidikan. Namun Haedar berharap UN ataupun ujian sekolah dikaji lebih matang.

"Kami berharap agar ada kontinuitas karena masalah pendidikan itu masalah yang menyangkut membangun karakter kemudian mencerdaskan akal budi, sekaligus juga tentu membangun life skill yang kaya," ujarnya.

Baca juga: UN Dihapus, Yes or No?

Muhammadiyah siap memberi masukan soal sistem pendidikan ke pemerintah. Terpenting, menurut Haedar, subjek didiknya harus lebih unggul dan berkarakter.

"Bahwa lulusan pendidikan di Indonesia harus bermanfaat untuk banyak kepentingan. Muhammadiyah tadi sudah mulai menyusun formula bersama majelis pendidikan dasar dan majelis pendidikan tinggi nanti kita sampaikan langsung ke Pak Menteri," jelasnya.




Simak juga video Mas Nadiem, HNW Punya Wejangan Jika Ingin Hapus UN:

[Gambas:Video 20detik]

(idn/dnu)