Jelang Libur Natal, Anggota Komisi V Minta Kemenhub Pantau Tarif Pesawat

Jakarta - Anggota Komisi V dari Fraksi PPP Muhammad Aras berharap pengerjaan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada lalu lintas saat libur Natal dan tahun baru dapat dipercepat. Selain itu, ia meminta Kemenhub memantau tarif pesawat saat season libur akhir tahun itu.

"Soal infrastruktur kami berharap yang sekarang masih dikerjakan itu dipercepat, yang kedua bila puncak penggunaan arus lalu lintas ini tiba, ini diatur sedemikian rupa agar pengguna transportasi darat akan dan nyaman," kata Aras di sela rapat kerja antara Komisi V dan Menhub Budi Karya serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tentang persiapan Natal dan tahun baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Aras juga berharap pemerintah memberi perhatian penuh pada moda transportasi umum. Dia berharap arus mudik dan balik pada Natal 2019 dan tahun baru 2020 akan berjalan lancar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu kita harapkan semua ini berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga, kecelakaan bisa diminimalisir, satu nyawa berharga bagi kita sehingga sedapat mungkin diantisipasi sehingga clean dari kecelakaan," ujarnya.

Sementara itu, terkait masih banyaknya Jalur Jawa yang masih belum baik, Aras meminta Kementerian PUPR bertindak sigap. Dia berharap kementerian terkait juga memberikan perhatian khusus kepada permasalahan itu.

"Menteri PUPR sudah memacu untuk bisa menyelesaikan seluruh fasilitas yang ada, namun demikian musim hujan yang tiba bisa saja ada kejadian rusaknya ruas jalan yang ada sehingga butuh kesigapan dan perhatian dari Kementerian PUPR," kata Aras.

Untuk tarif batas atas dan batas bawah pesawat terbang, Aras juga meminta Kemenhub untuk sigap memantau. Dia meminta Kemenhub menindak tegas maskapai yang mematok tarif melewati batas atas.

"Kita sudah sampaikan juga bahwa terkait tarif batas atas Kemenhub, betul betul sigap memantau, jangan sampai ada yang melewati batas atas, dan harus ditindak tegas. Saya berharap UU yang baru ini dapat segera diterapkan untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat ketidaknyamanan di masyarakat," tuturnya.

"Saya berharap juga bahwa Kementerian Perhubungan menyelesaikan masalah penerbangan agar tidak menaikkan tarif, sehingga melewati batas atas," sambung Aras.

Halaman 1 2

Selanjutnya