.webp)
"Saya rasa Pak Menteri sudah benar bahwa tugas Menteri bukan hanya untuk negeri (sekolah negeri), tapi masyarakat Indonesia dan sekolah swasta adalah bagian dari bangsa," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi ketika dihubungi pada Jumat (29/11/2019).
Dede Yusuf juga memaklumi jika Nadiem belum menguasai seluruh permasalahan terkait pendidikan. Dede menyadari kompleksnya masalah pendidikan di Tanah Air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Video "Mas Nadiem, HNW Punya Wejangan Jika Ingin Hapus UN"
Dede Yusuf kemudian mengungkapkan yang menjadi pekerjaan rumah Nadiem sesungguhnya ialah bagaimana menciptakan koordinasi yang efektif dengan para bawahannya. Koordinasi sangat penting, lanjut Dede Yusuf, agar Nadiem dapat memetakan masalah sesuai skala prioritasnya.
"Yang jadi PR Mas Menteri sebenarnya adalah koordinasi dengan para pembantunya untuk meninjau semua isu agar ada yang menjadi superprioritas, prioritas, dan subprioritas karena motor penggerak di kementerian adalah para dirjen, direktur, dan lain lain," tutur Dede Yusuf.
Terakhir Dede mengaku sekolah swasta sempat mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Namun, karena aturan APBN tak boleh diberikan untuk pihak swasta, bantuan akhirnya disetop.
"Memang dulu swasta pernah dapat bantuan dari pusat. Tapi karena APBN tidak boleh ke swasta, sekarang tidak ada lagi. Kalau pembahasan periode ini, belum, karena kita belum raker lagi. Perlu didudukkan kembali, apakah ke depan kita bicara kuantitas lembaga pendidikan atau kualitas," terang Dede Yusuf.
Sebelumnya, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bukanlah 'Menteri Pendidikan sekolah negeri'. Hal itu dia sampaikan untuk menjawab curhat seorang kepala sekolah swasta dalam Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2019.
Awalnya seorang kepala sekolah swasta dari Balikpapan, Kalimantan Timur, mengeluhkan adanya kesulitan bagi para kepala sekolah yang ingin mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan penguatan untuk kepala sekolah. Menanggapi pertanyaan tersebut, Nadiem mengaku belum mendalami dan akan melihat lebih dalam kasus tersebut. Karena itu, Nadiem tidak bisa berkomentar banyak.
"Ibu, saya belum mendalami, Bu, terus terang. Jadi saya harus melihat dulu apa yang sedang terjadi. Nanti tim saya mohon dikaji lagi apa yang terjadi. Jadi nggak bisa komen," jawab Nadiem.
Kemudian Nadiem juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah menteri pendidikan sekolah negeri. Mandatnya adalah soal kualitas pembelajaran dan perkembangan murid.
"Tapi satu hal yang pasti, saya di sini berdiri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya bukan Menteri Pendidikan sekolah negeri. Saya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia," kata Nadiem menanggapi keluhan kepala sekolah swasta itu.
Halaman 2 dari 3
