Pimpinan MPR: NasDem Dorong Presiden 3 Periode, PKB Usul Pilpres Lewat MPR

Hidayat Nur Wahid (Foto: Lamhot Aritonang-detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan peta politik di MPR terkait rencana amandemen UUD 1945. Hidayat menyebut setidaknya ada enam atau tujuh yang menolak apabila amandemen UUD mengubah pasal tentang masa jabatan dan pemilihan presiden.

"Kalau sampai hari ini kita lihat petanya, sebagian besar posisinya adalah (amandemen UUD 1945) tak mengubah pasal terkait masa jabat presiden dan pemilihan presiden. Itu mayoritas saya lihat lebih dari enam atau tujuh fraksi sikapnya begitu," kata Hidayat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

"Jadi kalau yang saya baca dari peta politik hari ini, kalau membahas juga terbatas. Di luar itu mereka tidak mau membahasnya. Bahkan, beberapa tegas menyatakan penolakannya. PKS tegas juga sikapnya (menolak)," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode, sedangkan PKB, mendorong perihal pemilihan presiden (Pilpres) dipilih kembali oleh MPR. Namun menurutnya, belum ada fraksi yang secara resmi mengusulkan dua wacana tersebut.

"Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi, selain itu kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang," terang Hidayat.

Simak Video "Arsul Sani soal Wacana Presiden 3 Periode: Mulanya dari Fraksi NasDem"

Hidayat menegaskan, terkait pemilihan presiden dikembalikan ke MPR sebagaimana usulan PBNU, harus dikaji mendalam. Dia pun menilai wajar jika Fraksi PKB mendorong usulan tersebut.

"(Pilpres kembali ke MPR) ukurannya harus terukur. PKB akan mengawal karena memang PKB dan NU kan relasinya sangat mendalam, dan itu wajarlah," jelasnya.

Seperti diketahui, untuk usulan perubahan masa jabatan presiden tiga periode secara tegas ditolak oleh Fraksi Demokrat, PKS PKB. PDIP dan Golkar menyebut hal itu bukan agenda MPR.

Sementara Gerindra mengaku tak mau ikut campur jika amandemen UUD membahas perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. PAN sendiri pesimis wacana tersebut akan dibahas.

NasDem pun membantah mendorong wacana masa jabatan presiden 3 periode. Yang NasDem inginkan yakni amandemen bersifat menyeluruh. Untuk PPP mengaku belum memikirkan wacana tersebut.

Mengenai pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, secara tegas ditolak oleh PKS dan Demokrat. PDIP, PAN dan Golkar memilih untuk menunggu kajian tentang usulan tersebut. Sikap PPP hampir serupa, namun mereka lebih menunggu respons masyarakat. Yang jelas mendukung adalah PKB dan NasDem. Sementara Gerindra belum menyatakan sikap.