"Kemarin Presiden PKS (Sohibul Iman) memberikan sikap, yaitu kalau melihat realita yang ada sekarang dan prioritasnya, maka prioritasnya bukan untuk amandemen," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Wacana kembalinya pemilihan presiden ke MPR itu disampaikan oleh PBNU usai bertemu pimpinan MPR. Dia berharap isu amandemen malah menutup isu yang lebih mendasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hidayat menilai PBNU sendiri melihat pengamalan Pancasila belum dilakukan dengan benar sampai hari ini. Khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Karena kan menurut kritikan dari PBNU dan saya yakin banyak benarnya, Pancasila terutama sila kelima itu belum baik dan benar, keadilan sosial belum untuk seluruh rakyat Indonesia," terang Hidayat.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berbicara mengenai pemilihan presiden kembali ke MPR. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu jajaran pimpinan MPR di kantor PBNU kemarin.
"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.
"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustafa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan," jelasnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini