Loyalis Bamsoet: Ada 3 Menteri Jokowi Tekan DPD Golkar untuk Pilih Airlangga

Jakarta - Loyalis calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal, menyebut adanya tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang campur tangan dalam pemilihan ketum partainya. Syamzul mengatakan 3 menteri tersebut menekan DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum.

"DPD 1 dan DPD 2, ditekan, bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga nggak tahu, tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I, melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu Pak Jokowi tidak tahu. Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencampuri urusan Golkar. Lha wong Pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga," kata Syamsul di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Pendaftaran Caketum Golkar Dibuka Hari Ini hingga Senin Pekan Depan

Menurut Syamzul, tiga menteri Jokowi itu menelepon langsung ke para Ketua DPD I Golkar di daerah untuk memilih dan berpihak kepada Airlangga. Namun, dia meyakini Jokowi tak tahu menahu perihal itu.

"Ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD-DPD dan ketua-ketua DPD I dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga, berpihak ke Airlangga, yang sebenarnya tiga menteri ini nggak punya jabatan politik di parpol, hanya mau cari legitimasi politik ke Presiden. Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya nggak, hanya banyak bacot doang. Bukan, bukan dari Golkar. Ada tiga pembantu Presiden, yang satu itu kader Golkar, yang satu akademisi, yang satu partai lain," ungkap Syamsul.

"Yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno, Mensesneg. Nah ini kalau begini, kalau Golkar pecah, kasihan Pak Jokowi nggak tahu persoalan tapi dianggap bagian dari itu, PDIP juga. Jadi tidak elok lah kalau kemudian membawa nama Presiden," sambungnya.

Baca juga: Tak Hadir Pleno Golkar, Bamsoet Disebut Sedang Fokus Penguatan Konstitusi

Syamsul mengungkap pihaknya mendapat laporan dari para kader Golkar di daerah soal tekanan untuk mendukung Airlangga. Syamsul menyebut cara seperti itu akan membuat suara Golkar menurun dan berpotensi menimbulkan perpecahan.

"Kami ditelepon beberapa DPD bahwa kepala daerahnya ditekan oleh Menteri A, gitu. Dan ternyata bukan cuma satu provinsi, sedangkan DPD II itu belum tentu juga dia akan loyal dengan DPD I. Iya (kepala daerah ditelepon), ada juga yang langsung ditelepon DPD-nya. Dan kebetulan kepala daerahnya itu juga kader Golkar. Kalau gini caranya, Golkar akan makin merosot suaranya. Dan bisa saja terjadi perpecahan, ada munas penyempurnaan konstitusi terjadi. Bisa saja," tutur Syamsul.

Politikus Golkar itu pun menilai jika tekanan terus dilakukan, maka akan berpotensi memunculkan munas tandingan. Hal itu, kata Syamsul, guna menegakkan konstitusi di Partai Golkar mengingat adanya pelanggaran prinsip-prinsip yang dilakukan kubu Airlangga.

"Ini bisa terjadi, bukan munas tandingan namanya, tetapi munas dalam rangka menegakkan konstitusi organisasi secara murni yang sesuai AD/ART. Hal ini bisa terjadi jika pengurus DPP saat ini tidak hati-hati dalam menempatkan konstitusi. Contohnya, lingkungan di sekitar kantor DPP seperti orang mau perang," katanya. (azr/mae)