Mahfud: Habib Rizieq Tak Pernah Lapor, Jika Kami Turun Tangan Nanti Salah

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tak mencekal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Mahfud mengatakan Rizieq juga tak pernah melapor tentang masalah yang dialaminya.

"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ,untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya," kata Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Kebingungan Moeldoko soal Negosiasi Nasib HRS dengan Saudi

Mahfud menyebut, seharusnya Rizieq menyerahkan bukti jika memang benar dicekal. Jika ada bukti, Mahfud menjanjikan akan diproses oleh pemerintah.

"Nah kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia, ya diserahkan kepada Menteri Agama kepada Menko Polhukam atau Mendagri nanti akan di prosesnya, akan diklarifikasi sejelasnya, kalau memang ada," ucapnya.

"Tapi sampai saat ini tidak ada dan Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya, kita mendengarnya dari YouTube dari medsos, kalau tidak melapor bagaimana kita mau bertindak," imbuh Mahfud.

Baca juga: Moeldoko Merasa Tak Perlu Negosiasi soal HRS, Ini Respons Pengacara

Dia mengatakan, KJRI Indonesia di Jeddah siap menunggu laporan WNI di Arab Saudi. Setiap laporan akan ditindaklanjuti.

Mahfud mencontohkan Kedubes Indonesia dan Konjen RI di Jeddah akan membantu WNI yang melapor meski sekadar tabrakan. WNI itu akan dibantu dibawa ke rumah sakit hingga dipulangkan ke Tanah Air.

"Nah kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah kita yang Salah. Oleh sebab itu kalau Habib Rizieq punya masalah dengan Arab Saudi ya monggo silakan, nanti kalau memang secara formal diperlukan pemerintah turun tangan sesudah beliau kontak masalah di Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan," pungkasnya.


Simak Video "Mahfud soal 'Surat Cekal' HRS: Tidak Jelas, Bukan dari Pemerintah"

[Gambas:Video 20detik]

(abw/idh)