BNPT Kawal Penyidik-Jaksa-Hakim-Sipir yang Tangani Kasus Teroris

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019. Peraturan ini salah satu isinya memberikan perlindungan kepada penyidik, penuntut, hakim dan sipir dalam menangani kasus teroris.

PP itu diberi nama 'Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan'. Pengawalan diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi Pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara," demikian bunyi Pasal 57 PP Nomor 77 Tahun 2019 yang dikutip detikcom, Minggu (24/11/2019).

Pelindungan diberikan kepada istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau anggota keluarga lainnya. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak keamanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Polri wajib memberikan pelindungan," bunyi Pasal 63.

Pelindungan itu dalam bentuk:

a. Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas; dan
c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Perlindungan ini dilakukan di tempat kerja, sara khusus atau bentuk lain sesuai kondisi dan kebutuhan.

"Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan tidak dikenakan biaya atas Pelindungan yang diberikan kepadanya," bunyi Pasal 72.

Tonton juga BNPT Bantah Eks Menhan Ryamizard soal 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme :

[Gambas:Video 20detik]

(asp/lth)