"Terima kasih IPO, survei nasional tiga harinya dan sampel, 800 sampelnya. Itu masukan yang sesuatu banget," kata Miftah kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun secara metodologis (survei IPO) bisa diperdebatkan secara ilmiah serta secara kelembagaan saya cek di Perhimpunan Survei Opini Publik, IPO ini tidak terdaftar dalam asosiasi, Menteri Edhy Prabowo tetap mengapresiasi temuan tersebut," sebut Miftah.
Miftah menyarankan IPO menjadikan para pihak yang memang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sampel survei. Dia meyakini, jika para pihak tersebut yang dijadikan sampel survei, hasilnya akan berbeda.
"Coba yang disurvei pemangku kepentingan, jangan orang yang tidak mengerti. Dan coba itu teman-teman IPO, sampelnya lebih diperbanyak lagi minimal 1.200-lah," terang Miftah.
"Kalau surveinya ke pemangku kepentingan di sektor perikanan, nelayan, pembudi daya, petambak garam, petambak udang, saya yakin hasilnya akan berbeda seribu persen," imbuhnya.
Tonton juga Edhy Prabowo Setop Tenggelamkan Kapal Ala Susi, Ini Kata Gerindra :
Diberitakan sebelumnya, IPO melakukan survei untuk mengetahui tokoh yang paling sesuai menempati pos kementerian. Hasilnya, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dianggap paling tidak sesuai dengan persentase 0,7%.
Survei dilakukan pada akhir 30 Oktober hingga 2 November 2019 dengan jumlah responden 800 orang yang tersebar di 27 provinsi. Metode wawancara menggunakan kuesioner dengan margin of error sekitar 4,5 persen. Pertanyaan yang diberikan terkait apakah tokoh dalam kabinet Jokowi dirasa sesuai dengan kementeriannya.
"Paling kecil kepercayaannya terhadap menteri yang menduduki posisinya adalah Bapak Tito Karnavian sebanyak 1,0%, kemudian lebih rendah lagi adalah Pak Edhy Prabowo 0,7%," jelas Direktur IPO Dedi Kurnia Syah Putra di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini