Pro Kontra Usulan Pembubaran Badan Antinarkoba

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyarankan Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan saja jika tak mampu menyelesaikan masalah narkoba. Pernyataan Masinton itu menuai kontroversi.

Masinton menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi III dengan BNN di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). Masinton mengatakan BNN memiliki sarana-prasarana bernilai triliunan rupiah. Karena itu, seharusnya BNN mampu mendeteksi dan memberantas narkoba lebih baik lagi.

"Pertanyaannya, Pak, sejauh mana ini kita melakukan peran? Atau kita berkamuflase saja di sini. Rutinitas. Saya nggak mau rapat begini rutinitas dan kita tidak ada bisa menyelesaikan persoalan negara kali yang hari ini. Kalau memang ini jadi rutinitas, saya minta BNN dievaluasi, bubarkan," kata Masinton.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika. Dilebur saja, nggak perlu lagi. Nggak ada progres. Setiap hari saya cemas dengan anak saya. Tetangga kita ini, Pak, cemas dengan anaknya. Kita takut dengan pergaulan anak kita sendiri hari ini, Pak," sambung dia.

Terkait itu, Kepala BNN Komjen Heru Winarko justru menjelaskan capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama ini. Heru awalnya mengatakan tugas di BNN sudah dibagi dalam sejumlah klaster dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, TNI, dan pihak Bea-Cukai. Heru juga menyebut peran BNN dalam menangkal narkoba masuk ke Indonesia.

"Dan juga yang luar jaring-jaring informasi, dan banyak yang kita tangkap, tapi juga ditangkal. Kami menangkal bagaimana narkoba ini masuk ke Indonesia. Ini bisa kita tangkal, itu yang kita lakukan. Dan tadi kita sudah sampaikan ke DPR dan itu akan memperkuat itu," ujar Heru di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Simak Video "Diduga Hasil Penjualan Narkoba, Sebuah Rumah di Kendari Disita"

Heru juga menjelaskan masalah asesmen yang dilakukan BNN. Menurutnya, tidak semua pengguna narkoba yang tertangkap itu divonis rehabilitasi.

"Yang ditangkap-tangkap itu kita asesmen dan dia masuk jaringan apa, bagaimana ketergantungannya. Jadi memungkinkan di sini kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dan Mahkamah Agung, BNN. Jadi tidak semua pengguna-pengguna itu vonisnya bisa direhabilitasi," jelasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi kritik Masinton agar BNN dibubarkan. Dasco menilai perlu ada kajian spesifik soal pembubaran itu.

"Kalau soal itu kan perlu kajian lagi yang lebih spesifik menurut saya, karena badan narkotika ini di mana-mana di beberapa negara maju maupun yang lain itu ada badannya sendiri," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Sehingga peleburan-peleburan itu saya pikir juga perlu dikaji. Karena Indonesia termasuk narkotikanya yang sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan, di mana-mana itu sudah menyebar," imbuhnya.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak sependapat dengan usulan pembubaran BNN. Moeldoko berpandangan ancaman narkotika di Indonesia bisa makin mengerikan jika tidak ada BNN.

"Menurut saya jangan. Saran saya bukan dibubarkan. Tapi justru kita optimalisasi peran-peran BNN itu. Kalau memang ada yang kurang, di mana kurangnya. Feedback dari masyarakat sangat diperlukan. Penguatan BNN itu ada di mana karena, sekali lagi, itu ancaman nyata yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita lemah atau tidak punya badan itu, semakin mengerikan ancaman itu," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11)

Sementara itu, Kabag Humas BNN Sulistyo Pudjo Hartono menilai ucapan yang dilontarkan Masinton saat rapat bersama itu memiliki makna lain. Sulistyo mengatakan ada makna tersirat dari ucapan Masinton itu.

"Beliau itu makna tersiratnya tidak sama dengan yang disampaikan. Tadi awalnya ngomong itu kan, ekornya yang bersangkutan ngomong BNN perlu lebih berkonsentrasi dalam berbagai aspek untuk peningkatan, itu awal saja. Dia bicara sekitar 20 menit itu awal sampai akhir itu dikonstruksikan dalam kalimat itu niatnya tidak seperti itu, niatnya untuk perbaikan," kata Sulistyo saat dihubungi, Kamis (21/11/2019) malam.

Sulistyo mengatakan dalam rapat bersama DPR itu juga banyak saran dan kritikan yang ditujukan kepada BNN. Menurut Sulistyo, apa yang disampaikan anggota DPR itu bisa diterima BNN.

"Masukan-masukan itu kita nilai sangat konstruktif. Yang kita nilai bukan cara menyampaikan, tapi tujuan menyampaikan itu. Karena itu masukan yang sangat konstruktif, ya kita menerima dengan legowo dan semua yang disampaikan tadi 12 aspek yang disampaikan dari beberapa anggota Komisi III," ujarnya.