Yogyakarta - Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Eko Suwanto menegaskan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Urusan pertanahan dalam UU Keistimewaan DIY sudah sesuai UUD 1945," kata Eko dalam keterangan tertulisnya kepada
detikcom, Kamis (21/11/2019).
Eko menuturkan, merujuk Pasal 7 UU Keistimewaan DIY, disebutkan bahwa salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan adalah pertahanan. Sementara UU Keistimewaan DIY merupakan produk hukum yang bersifat
lex specialis atau khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam UU Keistimewaan itu ada lima perkara yang diatur sesuai Pasal 7 (ayat 2), salah satunya adalah urusan pertanahan. Artinya urusan pertahanan dalam UU Keistimewaan (DIY) itu bersifat
lex specialis," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara proses penyusunan UU Keistimewaan DIY, kata Eko, telah berpedoman pada Pasal 18 UUD RI 1945. Pun UU itu disebutnya juga tidak bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA).
"Dalam pelaksanaan urusan pertanahan (di DIY) telah disusun dan disahkan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Termasuk telah diterbitkan Pergub 33, 34 dan 35 Tahun 2017," tuturnya.
Disinggung mengenai gugatan Felix Juanardo Winata atas UU Keistimewaan DIY ke Mahkamah Konstitusi (MK), Eko enggan mengomentarinya. Adapun Felix adalah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus WNI keturunan China.
Sementara Ketua DPRD DIY Nuryadi juga enggan mengomentari gugatan yang dilayangkan Felix ke MK.
"Saya belum membaca isi tuntutannya saudara Felix, sehingga saya belum bisa berkomentar," kata Nuryadi.
Diberitakan sebelumnya, Felix menggugat UU Keistimewaan DIY ke MK. Alasannya, UU Keistimewaan DIY itu diklaim Felix menjadikannya tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Ia pun menilai UU itu diskriminatif dan melanggar UUD 1945.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
