Gerindra: 2 Periode Sudah Final, Masa Jabatan Presiden Jangan Lama-lama

Jakarta - Partai Gerindra turut menanggapi soal wacana perubahan masa jabatan presiden. Gerindra menilai masa jabatan presiden yang ideal adalah dua periode.

"Kalau masa jabatan, saya kira sudah final ya kan, dua periode. Indonesia ini negara yang besar yang suku bangsanya banyak, etnisnya banyak, agamanya banyak, daerahnya banyak, penduduknya terus meningkat, jangan masa jabatan presiden berlama-lama," kata Ketua F-Gerindra MPR Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Riza, Fraksi Gerindra kukuh masa jabatan presiden cukup dua periode. Ia menegaskan tak ada wacana masa jabatan presiden tiga periode, apalagi seumur hidup.

"Sudah kita putuskan dua periode cukup. Jadi tidak ada wacana presiden tiga periode, apalagi nanti bisa seumur hidup. Nggak bisa, sudah putus," tegasnya.

Simak Video "Edhy Prabowo Setop Tenggelamkan Kapal Ala Susi, Ini Kata Gerindra"

Riza mengatakan ada wacana untuk penambahan satu periode masa jabatan presiden menjadi enam tahun atau satu kali masa jabatan presiden selama delapan tahun. Namun, menurut Riza, masa jabatan presiden yang ideal adalah lima tahun untuk satu periode.

"Memang ada wacana dua periode mungkin ditambah jadi enam (tahun), atau ada wacana yang ingin mengusulkan ada di negara lain itu satu periode tapi delapan tahun. Yang ideal memang lima tahun dua kali. Jadi antara kabupaten, gubernur, provinsi, caleg, semua sama itu lima tahun. Sudah bagus," ujar Riza.

Lebih lanjut, menurut Riza, amandemen UUD 1945 yang utama adalah terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia pun menampik adanya wacana presiden dipilih MPR.

"Utamanya tentu terkait GBHN, kalau ada yang mewacanakan ini ya masih jauh, masih didiskusikan, kita tidak ingin terlalu jauh. Menuruut saya paling pokok ya Haluan Negara. Ada yang mewacanakan (presiden) dipilih MPR, saya kira nggak seperti itu. Kan ada wacana seperti itu," ungkap Riza.

Menurut Riza, munculnya wacana-wacana soal masa jabatan presiden adalah hal biasa dan perlu untuk didiskusikan. Riza juga tak mengungkapkan fraksi-fraksi mana saja yang melempar wacana soal perubahan masa jabatan presiden itu.

"Ya itu sebagai wacana boleh, tapi sampai saat ini kita masih pemilihan langsung. Ya (fraksi) nggak tahu, itu kan pribadi-pribadi. Belum ada partai manapun yang usul secara resmi. Yang kita sepakat semua fraksi perlu ada GBHN," pungkasnya.