"Harus bijaksana untuk melihat dan mendudukkannya secara proporsional. Karena BUMN, apalagi yang mengelola aset besar, dan menentukan keuangan negara kita, itu jangan gambling. Jangan diberikan kepada orang yang dikhawatirkan justru melahirkan, masalah utamanya itu bukan sekadar profesionalitas, tapi juga kepercayaan publik," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Mustafa menyinggung kontroversi Ahok selama ini. Dia tidak ingin kontroversi tersebut mengganggu produktivitas BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mustafa meminta masukan dari publik harus sangat diperhatikan. Menurutnya, BUMN merupakan milik negara yang harus ikut mempertimbangkan aspirasi warga negara lainnya.
"Semua pimpinan BUMN yang akan direkrut, dipilih, harus mempertimbangkan aspek kepercayaan dari publik. Karena BUMN bukan semata-mata entitas bisnis, tapi dia ada negaranya. Badan Usaha tapi milik negara. Jadi pemerintah harus aware dengan masukan dari publik," tuturnya.
Simak Video "Ahok Akan Jadi Bos BUMN, NasDem: Negara Butuh Orang Kompeten"
(fdu/gbr)