DPRD Pertanyakan Besaran PAD Kota Bekasi ke Kepala Bapenda

Kepala Bapenda Bekasi Dipanggil Komisi III DPRD Bekasi (Isal/detikcom)

Bekasi - Komisi III DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu memanggil Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda. Dalam pemanggilan itu, DPRD Bekasi menanyakan soal pendapatan anggaran daerah (PAD) Bekasi.

"Tugas kami adalah meminta data-data yang memang berapa sih total surat SP (Surat Penugasan) yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda selama 1 tahun itu. Kedua, kita minta juga laporan untuk masalah apakah betul PAD-nya itu Rp 1,2 M atau lebih dari 1,2 M," ujar Ketua Komisi III DPRD Bekasi Abdul Muin kepada detikcom, Rabu (20/11/2019).

Selain menanyakan soal PAD Kota Bekasi, anggota Dewan mencecar Aan soal penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan Bapenda dalam hal pengelolaan parkir minimarket.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masalah terkait yang lagi viral itu kemarin kita minta masalah surat tugas yang selama ini dikeluarkan yang kurang-lebih 1 tahun. Pertama kan SP (SPT, red) itu hanya berbentuk perorangan, kalau toh di dalamnya ada ormas dan semacamnya itu beda lagi," lanjut Abdul Muin.

Bapenda Bekasi sendiri menarik pajak parkir minimarket berdasarkan surat Keputusan Wali Kota. Dalam kesempatan pemanggilan itu, Aan Suhanda juga ditanya apakah hasil pungutan pajak parkir itu masuk ke kas daerah.

"Apakah itu masuk ke dalam PAD, ternyata kan juga ada," imbuhnya.

Sementara ini, Bapenda Bekasi menghentikan penerbitan SPT setelah muncul kekisruhan beberapa waktu lalu. Menurut Abdul Muin, perlu ada pembahasan lebih lanjut apabila Bapenda Bekasi ingin menarik pajak parkir minimarket.

"Ya disetop dulu, karena kita ingin melihat ini menabrak aturan atau tidak. Karena kalau kita lihat Indomaret dan Alfamart sudah include dengan seluruh perizinan itu. Kalau itu merupakan lahan parkir yang ingin dipungut kan bisa dibicarakan," paparnya.

Lebih lanjut, DPRD Kota Bekasi saat ini masih menunggu data-data berapa banyak SPT yang sudah dikeluarkan oleh Bapenda Bekasi. Pihaknya ingin mencocokkan berapa pajak parkir yang masuk ke kas daerah itu.

"Langkah selanjutnya kita menunggu dulu surat SP yang dibuat oleh Bapenda itu ada berapa semuanya. Bukti-bukti pada yang masuk di kas daerah itu ada berapa, layak apa nggak," tuturnya.