.webp)
"Kita juga sampaikan kira-kira ke depan ini hal-hal apa yang akan dihadapi DKPP, sudah laporkan ke Pak Menteri, terutama persoalan yang berkaitan dengan anggaran," ujar Ketua DKPP Harjono, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harjono mengatakan permasalahan anggaran untuk tahun 2020 telah disampaikan kepada Tito. Dia menuturkan Tito berjanji akan membantu DKPP mendapatkan anggaran yang sesuai.
"Sudah kita sampaikan ke Pak Menteri, ada komitmen yang bagus dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup," kata Harjono.
Harjono mengatakan, sebelumnya DKPP mendapatkan anggaran Rp 10 miliar namun anggaran tersebut dirasa kurang. Sehingga saat ini DKPP meminta anggaran sebesar Rp 157 miliar.
"Waktu kita masih di Bawaslu hanya Rp 10 miliar. Rp 10 miliar bagi DKPP sangat kurang, karena kita punya staf yang sekian banyak dan tugas-tugas DKPP kan tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, daerah-daerah. Menurut perhitungan kami kurang lebih untuk satu tahun Rp 157 miliar," tuturnya.
Menurut Harjono, sebelumnya anggaran telah disetujui oleh Komisi II sebesar Rp 147 miliar. Namun, jumlah tersebut tidak disahkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Saat DPR yang lalu sudah disetujui komisi II menjadi Rp 147 miliar, tapi tidak tahu kenapa ini tidak disahkan dalam Banggar besarnya DPR. Untuk itu, untuk tahun depan Pak Menteri bersedia untuk membantu kita mendapatkan anggaran yang cukup," kata Harjono.
Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
