KPK Cegah 2 Pihak Swasta ke Luar Negeri Terkait TPPU Eks Bupati Cirebon

Jakarta - KPK mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri untuk dua saksi dari pihak swasta terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Cirebon Sunjaya. Kedua saksi dari pihak swasta tersebut bernama Heru Dewanto dan Teguh Haryono.

"KPK mengirimkan surat ke Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang dalam perkara gratifikasi terhadap SUN (Sunjaya) Bupati Cirebon," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon, KPK Panggil Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri

Febri mengatakan KPK mengajukan permohonan pencegahan keluar negeri bagi Heru dan Teguh untuk selama 6 bulan. Keduanya dicegah keluar negeri terhitung sejak 1 November 2019.

Dalam kasus ini, Sunjaya ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK terkait pencucian uang. Sunjaya pun disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca juga: Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon, GM Hyundai Masih Dicegah ke Luar Negeri

KPK menduga total penerimaan gratifikasi Sunjaya sekitar Rp 51 miliar. KPK juga menduga ada aliran duit yang berkaitan dengan perkara Sunjaya itu ke acara PDIP pada tahun 2018.

Sebelumnya, Sunjaya telah divonis hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Kala itu, dia menerima duit Rp 100 juta usai melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Cirebon.
(zap/jbr)