.webp)
"Ini kunjungan mendadak, saya nggak memberi tahu ke siapa pun," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (15/11/2019).
Dalam sidak tersebut, Jokowi ingin mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima pasien.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Jokowi (Dok. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Lalu, apa hasilnya? Jokowi memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah. Padahal jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN.
"Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu," tuturnya.
Jokowi mengatakan defisit BPJS Kesehatan seharusnya dapat diatasi dengan memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung mandiri oleh peserta.
"Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," ujarnya.
Sejumlah pejabat mendampingi Jokowi dalam kunjungan ini, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Simak juga video Menkes Usahakan Iuran Kelas 3 BPJS Tetap Rp 25.500/Bulan:
(knv/gbr)
