"Saya belum pernah memimpin BUMN, tapi saya sudah sampaikan ke Pak Erick (Thohir), bahwa tentunya saya tidak ingin ada benturan kepentingan," kata Sandiaga kepada wartawan usai mengisi acara seminar 'Jihad Ekonomi Umat' di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Bantul, Kamis (14/11/2019).
Sandiaga menegaskan lebih memilih fokus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan UMKM. Hal itu dipilihnya mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki era ekonomi melambat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Serta keinginan saya juga untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang ada di level masyarakat kelas menengah ke bawah ini bisa terjaga. Kalau tidak ada gerakan yang langsung konkrit di masyarakat akar rumput akan sulit sekali kita bangkit daripada ekonomi yang melambat ini," imbuh Sandiaga.
Lebih lanjut Sandiaga menyoroti saat ini ada sekitar 100 perusahaan BUMN, 20 hingga 25 di antaranya adalah BUMN besar berpengaruh di Indonesia. Karena itu, Sandi menilai perlunya memisahkan fungsi BUMN untuk kepentingan bangsa Indonesia.
"Pisahkan fungsinya mereka sebagai fungsi pelayanan publik (public service obligation) atau fungsinya untuk menciptakan profit yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada bangsa dan negara," katanya.
"Jadi kalau di situ kita bisa pisahkan fungsinya, akan ada pengelolaan BUMN yang tentunya memberikan dampak terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, karena pemilik BUMN ini rakyat Indonesia," imbuh Sandiaga. (mbr/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini