"Supaya daerah juga membuat program kerja anggaran, sebelum diketok di APBD, mereka juga memasukkan program-program pusat, seperti lima itu yang disebut Bapak Presiden, yaitu mengenai pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat itu adalah reformasi birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi," kata Tito di Harris Hotel Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (12/11/2019).
Untuk itu, kata Tito, pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi nasional Indonesia Maju antara pemerintah pusat dan daerah. Rencananya, para kepala daerah dan juga pimpinan DPRD hingga jajaran kepolisian di daerah bakal hadir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan, meski ada otonomi daerah, program yang dijalankan pemda harus sinkron dengan pemerintah pusat. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan karena tiap daerah masih merupakan bagian dari Indonesia.
"Pemerintah daerah meskipun otonom, tapi kan juga harus menangkap. Kita kan satu negara. Ada pemerintah pusat, daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus sinkron," tuturnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah tidak mengandalkan satu sektor saja untuk meningkatkan pembangunan daerah. Menurutnya, pemda harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapat sumber pemasukan demi membangun daerahnya.
"Jangan hanya mengandalkan bertani saja, tapi juga membangun manufaktur dan sektor jasa. Jasa ekonomi kreatif seperti Gojek segala macam kan. Aplikasi kreatif ada di mana-mana. Jadi lima itu sifatnya umum, tapi terjemahkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Banyak instrumen kita untuk bisa meyakinkan itu," ucapnya.
Halaman 2 dari 2