Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Anggota DPRD Jabar: Tidak Logis

Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jabar Dadan Hidayatulloh mendukung penolakan kenaikan tarif iuran BPJS yang dilakukan DPR. Pasalnya, kebijakan tersebut mencekik rakyat yang masuk kategori miskin.

Sebelumnya, penolakan tersebut diutarakan Wakil Ketua Komisi IX Nihatul Wafiroh dari Fraksi PKB. Nihatul menilai kenaikan tarif membuat masyarakat miskin menjerit.

"Saya sepakat dan mendukung langkah Nihatul Wafiroh dengan melakukan penolakan kenaikan tarif iuran BPJS," kata Dadan kepada detikcom, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Menkes Sebut Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Mau Disubsidi

Dadan menilai kebijakan pemerintah pusat menaikkan tarif iuran BPJS untuk semua kelas sangat tidak logis. Apalagi kenaikan tarif merupakan buntut defisitnya BPJS.

"Kenaikan tarif saja sudah tidak logis dan akan menindas rakyat kecil yang saat ini sedang menjerit," tegas dia.

Ia berjanji akan terus menggelorakan penolakan kenaikan tarif iuran BPJS di semua kelas. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil.

"Ini bukti keberpihakan PKB hadir di saat jeritan masyarakat kecil yang butuh diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di legislatif di seluruh tingkatan," ujar Dadan, yang kini menjabat Wakil Ketua Fraksi PKB.

Baca juga: Dewan Usul Pemprov Jabar Segera Bangun RSUD Baru

Menurutnya, pemerintah pusat sebaiknya kembali mengkaji ulang terkait kenaikan tarif iuran BPJS, terutama iuran BPJS kelas III, yang mayoritas pesertanya dari kalangan masyarakat kecil.

"Pemerintah harus kembali melakukan kajian ulang terkait kenaikan tarif. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban," ujar Dadan.




Pesan Berantai soal Pasien BPJS Kesehatan Darurat Dipastikan Hoaks:

[Gambas:Video 20detik]

(mud/tro)