Kapolda Nilai Penambahan Provinsi di Papua Bisa Permudah Pengamanan

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw (Bil Wahid/detikcom)

Jakarta - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengaku setuju rencana penambahan provinsi di wilayah Papua. Pemekaran wilayah menurutnya bisa memperpendek rentang kendali dan mempermudah pengamanan wilayah.

"Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja karena prinsipnya memperpendek rentang kendali antara, pusat provinsi dan daerah-daerah," kata Paulus saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019)

"(Mempermudah) semuanya, dari sisi pengamanan keamanan, kesejahteraan, sisi kemasyarakatan sosial," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Paulus, saat ini syarat untuk pembentukan provinsi baru itu sudah terpenuhi. Jumlah kabupaten/kota yang ada menurutnya sudah bisa untuk membentuk provinsi baru.

"Sarana itu kan paling tidak empat kabupaten satu kota. Sudah sebagian besar sudah terpenuhi," ucap Paulus.

Tonton juga video Bertemu Mendagri Tito, Mahfud Bahas Kondisi Papua:

Pihak kepolisian juga sudah melakukan kajian keamanan terkait provinsi baru itu. Intelijen kepolisian pun sudah punya kajian terpadu.

"Kita sementara menyesuaikan. Dari intelijen ada kajian terpadu, ada Kominda," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemekaran provinsi di Papua dilakukan karena alasan situasional. Pemerintah juga memakai laporan intelijen mengenai pertimbangan untuk provinsi baru di Papua.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Aturan teknis pemekaran provinsi akan disiapkan. Calon provinsi baru yang mendapat lampu hijau adalah Papua Selatan.

"Aturan teknisnya kan bisa dibuat. Yang nggak bisa diubah kan kitab suci," kata Tito.