RUU KUHP Mau Dibahas Lagi, PKS Cermati Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden

Jakarta - Komisi III DPR RI menyebut masih ada peluang pembahasan kembali pasal-pasal yang tertuang dalam RUU KUHP. PKS menilai pembahasan tersebut perlu pencermatan, salah satunya pencabutan pasal penghinaan Presiden.

"RUU KUHP kontroversi di akhirnya. Tapi periode lalu sudah pengambilan keputusan tingkat satu. Perlu pencermatan pada isu-isu kontroversi dan krusial. Termasuk pencabutan pasal penghinaan Presiden. Indeks demokrasi kita sudah kian turun," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: RUU KUHP Mau Dibahas Lagi, ICW: Masih Banyak Pasal Kontroversial

Rencana pembahasan kembali RUU KUHP disampaikan Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Herman menjelaskan, Komisi III sedang menyusun jadwal sosialisasi RUU KUHP.

"Nanti kalau dalam sosialisasi ada hasil yang menurut kita substansinya sangat prinsip, bisa kita pikirkan. Kan negara ini tidak semuanya harus saklek hitam-putih. Kita lihat hasil dari sosialisasi, kita bisa dapat masukan. Saya kira itu," kata Herman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Adapun komisi III sedang menyusun jadwal sosialisasi revisi UU Pemasyarakatan (PAS). Herman memastikan sosialisasi akan dilakukan ke semua kelompok masyarakat.

Baca juga: Carry Over RUU KUHP, Ini Pasal-pasal yang Akan Dibahas Pemerintah-DPR

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menuturkan RUU KUHP ditargetkan selesai pada Desember 2019, termasuk RUU Pemasyarakatan. Desmond berharap RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dapat disahkan di rapat paripurna.

"(Prioritas) 2019, ini harapannya di Desember ini dua UU (KUHP dan Pemasyarakatan) itu akan selesai. Ya (diketok), itu kan cuma dimajukan di tingkat II kan," ujar Desmond.




DPR Periode 2014-2019 Dinilai Dapat Rapor Merah:

[Gambas:Video 20detik]

(idn/gbr)