.webp)
Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar acara ini pada Senin (2/12) nanti. Poster acara ini sudah beredar dan tertulis tajuk 'Munajat untuk Keselamatan Negeri. Maulid Agung dan Reuni Alumni 212'.
"Iya, benar, dan ini kan sudah menjadi agenda rutin tahunan," kata juru bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin saat dikonfirmasi, Senin (4/11/2019).
Dalam poster tersebut disebutkan Habib Rizieq Syihab direncanakan hadir dalam acara tersebut. Habib Rizieq adalah Pembina Tunggal PA 212.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Reuni 212 ini punya perbedaan dengan Reuni 212 tahun lalu. Apa saja bedanya?
 Prabowo Hadir di Reuni 212 tahun lalu Foto: Pradita Utama |
1. Kehadiran Prabowo
Novel Bamukmin mengatakan panitia belum membahas rencana mengundang Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dia menyatakan memang belum bisa dipastikan nama-nama tokoh yang akan hadir. Namun dia mengatakan para aktivis dan ulama akan datang ke acara tersebut.
"Sampai saat ini tidak ada pembahasan tentang Prabowo," kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, saat dimintai konfirmasi, Senin (4/11/2019).
Diketahui, tahun lalu, Prabowo hadir ke dalam acara tersebut. Prabowo yang saat itu masih berstatus sebagai capres dielu-elukan massa.
Saat itu, kedatangan Prabowo disambut teriakan 'Hidup Prabowo!' oleh sejumlah massa sambil mengacung-acungkan dua jari. Karena status capres masih melekat pada Prabowo, Bawaslu saat itu mengawasi jalannya acara.
Bawaslu juga memperingatkan agar reuni 212 tidak dipakai untuk kampanye.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018), sejumlah massa tampak mengacungkan dua jari yakni jempol dan telunjuk saat Prabowo tiba. Teriakan 'Hidup Prabowo!' terus bergema hingga Prabowo sampai di area panggung utama.
"Saya tidak akan panjang-panjang bicara, karena sebagaimana kalian ketahui, saya sekarang telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden RI, dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan, saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini, saya tidak boleh kampanye," tutur Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menyampaikan dia merasa bangga dengan banyaknya umat Islam yang hadir di Reuni 212. Prabowo menyebut merasa bangga karena massa datang dengan tertib. Selain Prabowo, sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ahmad Dhani, hingga Amien Rais.
 Tahun ini panitia berharap Habib Rizieq hadir Foto: Rifkianto Nugroho |
2. Panitia Harap Habib Rizieq Hadir
Tahun ini, panitia berharap Habib Rizieq hadir dalam Reuni 212 tahun ini. Hal ini seperti yang tertulis di dalam poster acara yang sudah tersebar.
Di bagian bawah poster tertera tulisan 'Insyaallah akan dihadiri IB-HRS'. IB-HRS selama ini merujuk ke Imam Besar Habib Rizieq Syihab.
Novel Bamukmin menyebut mereka memang berharap Habib Rizieq selaku Pembina Tunggal PA 212 bisa menghadiri acara reuni di Monas. Saat ini PA 212 tengah menggodok teknis pelaksanaan acara.
"Insyaallah kalau tidak ada halangan kami menginginkan Habib Rizieq hadir, namun akan dilihat situasi kondisinya nanti," sebut Novel Bamukmin.
Sementara pada tahun lalu, Habib Rizieq panitia memutar rekaman khotbah Habib Rizieq. Khotbah tersebut merupakan rekaman khotbah ketika Habib Rizieq menjadi khatib salat Jumat pada 2 Desember 2016.
"Ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Sebab, kenapa ayat suci ada di atas ayat konstitusi, sebab ayat suci firman ilahi, sehingga jadi harga mati untuk ditaati, tidak boleh diganti, direvisi. Sedangkan konstitusi produk akal insani," tutur Habib Rizieq dalam rekaman yang diputar pada reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).
Selain rekaman tersebut, pada reuni 212 ini diputar ceramah Habib Rizieq yang direkam di Mekah, Arab Saudi.
Reuni 212 ini merupakan yang kedua kalinya digelar setelah tahun lalu juga diselenggarakan pada tanggal yang sama. Reuni 212 diawali dengan salat tahajud dini hari tadi.
 Foto: Muhammad Abdurrosyid |
3. Tak Dalam Suasana Pilpres
Sebagaimana diketahui, pada Reuni 212 tahun lalu digelar di tengah berjalannya pemilihan presiden (pilpres) 2019. Saat itu, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno masih berkontestasi dengan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Prabowo hadir dalam acara tersebut. Sementara Sandiaga hari itu bertandang ke kediaman tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii.
Saat itu, Habib Rizieq menyerukan 2019 ganti presiden di acara Reuni 212. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai seruan itu sebuah aspirasi.
"Itu kan aspirasi Habib Rizieq, sah-sah saja. Saya kira sah, orang boleh berpendapat, kalau ada pendapat lain, ya silakan. Dan saya kira saya termasuk yang setuju dengan pendapat itu," ujar Fadli di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).
Lagu 'Astaghfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong' diputar di Reuni 212 setelah ceramah imam besar FPI Habib Rizieq Syihab selesai diperdengarkan. Lagu ini berisi ajakan mengganti presiden yang disebut suka bohong. Padahal Bawaslu telah melarang Reuni 212 dipakai untuk kampanye ataupun melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap capres-cawapres 2019.
Sebelumnya Bawaslu melarang acara itu tak dipakai untuk kampanye ataupun diisi ujaran kebencian terhadap capres dan cawapres 2019. Bawaslu DKI Jakarta yang memantau jalannya aksi itu sempat berencana mengklarifikasi kepada panitia aksi karena ada orasi-orasi yang disampaikan sejumlah tokoh yang menyinggung tentang capres.
"Salah satu capres hadir pada acara itu. Maka kami melakukan pengawasan secara ketat. Mulai semalaman, kami dari semalam sudah melakukan beberapa pengawasan. Kita sudah sisir beberapa tempat atau lokasi dekat panggung-panggung. Kita lihat apakah ada simbol, simbol peserta pemilu," ucap Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri ketika dihubungi wartawan, Minggu (2/12/2018).
Sementara, Pilpres 2019 telah usai. Jokowi-Ma'ruf telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Selain itu, saat ini Prabowo telah masuk Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
 Foto: Seruan Habib Rizieq Jelang Reuni 212 tahun lalu (Youtube Front TV) |
4. Prabowo-PA 212 Telah Pisah Jalan
Antara Prabowo dan PA 212 punya keterikatan di masa Pilpres 2019. Namun Prabowo dan PA 212 telah pisah jalan.
Momen ini terjadi setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi Sabtu (13/7/2019). Pertemuan Prabowo dan Jokowi sepakat mengakhiri istilah 'cebong' dan 'kampret'.
"Secara pribadi, istilah 'sepakat akhiri cebong dan kampret' itu istilah buat Prabowo sendiri, kami bukan bagian dari apa yang Prabowo atau Jokowi sebut, karena buat kami, perjalanan perjuangan ini harus berlanjut," kata juru bicara PA 212 Novel Bamukmin kepada wartawan, Sabtu (13/7/2019).
"PA 212 sudah kembali kepada khitoh semula, yaitu sudah tidak lagi bersama partai mana pun, juga Prabowo atau BPN (Badan Pemenangan Nasional)," imbuhnya.
Diketahui, PA 212 sebagai salah satu penyelenggara Ijtimak Ulama IV punya kesepakatan dengan Prabowo. Salah satu poin hasil Ijtimak Ulama IV, punya kesepakatan untuk memulangkan Habib Rizieq.
Setelah pisah jalan, PA 212 pun menegaskan akan berjuang memulangkan Habib Rizieq ke Tanah Air dengan kemampuan sendiri. Hal ini ditegaskan setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto gagal meraih kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Kan nggak jadi presiden. Kami akan berjuang memulangkan HRS dengan cara dan kemampuan kami sendiri," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif, kepada wartawan, Kamis (24/10/2019).
Meski begitu, PA 212 memberi target 100 hari kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizieq. Partai Gerindra menegaskan pemulangan Habib Rizieq bukanlah tugas Kementerian Pertahanan.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan setidaknya ada tiga kementerian yang terkait dengan pemulangan imam besar FPI itu. Kementerian Pertahanan, kata Riza, bukanlah satu di antaranya.
"Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait. Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
"Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya. Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait. Dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan," imbuhnya.
Halaman 2 dari 5
