Bamsoet Minta Masyarakat Tak Negative Thinking soal GBHN

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan haluan negara, baik nantinya dalam bentuk TAP MPR maupun undang-undang, akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebinekaan bangsa.

Ia melanjutkan, roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat. Ragam perubahan itu pun terbukti menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman. Oleh karena itu, Bamsoet mengimbau semua elemen masyarakat agar tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sejatinya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Bamsoet Ajak Anggota Motor Besar Indonesia Terapkan 4 Pilar Bangsa

"Esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang. Maka muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan, dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD)," jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal dan bukan pula interes kelompok. Jangan juga rencana amandemen, lanjut Bamsoet, untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali.

"Urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan, GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target.

Baca juga: Sosialisasi 4 Pilar, MPR Gelar Cerdas Cermat Antar SMA Se-Indonesia

"Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN," ujarnya.

Berpijak pada Gaige Kaifang itulah, kata Bamsoet, China melakukan modernisasi empat pilar, meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi, dan pembangunan sektor pertahanan.

Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 1990-an, China kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global.

"Draf GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu GBHN haruslah holistik. Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis," pungkas Bamsoet. (prf/ega)