"Itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Itu kan keinginan Keinginan mereka, keinginan beliau tokoh-tokoh yang ada di Pegunungan Tengah. Saya itu dalam posisi mendengar. Bukan saya yang menawarkan atau memerintahkan," kata Jokowi di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Jokowi menuturkan soal pemekaran masih moratorium. Usulan tokoh untuk pemekaran di Pegunungan Tengah juga akan dilanjuti dengan kajian-kajian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Jokowi tidak mempersoalkan jika ada yang menolak pemekaran. Jokowi menekankan perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang biasa.
"Ya dalam sebuah negara besar, dalam forum besar seperti di Papua ya, dalam negara demokrasi kan perbedaan-perbedaan kan biasa. Tapi yang paling penting apa yang baik buat negara ya akan saya putuskan. Kan saya baru menyampaikan akan saya tindak lanjuti dengan kajian-kajian. Wong masih moratorium," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi di Papua. Pemekaran tersebut sedang dijajaki pemerintah pusat.
"Namun sepertinya dari pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang lagi kami jajaki," kata Mendagri di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).
Tito memastikan yang bakal menjadi provinsi baru di Papua karena pemekaran adalah Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan meliputi lima daerah.
"Yang jelas Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekaran Kota Marauke harus karena harus lima, sementara baru empat, Mappi, Beoven Digoel, Asmat, Marauke," ujarnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini