DPRD DKI Tak Masalah Anies Perbarui e-Budgeting Warisan Jokowi-Ahok

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya hendak memperbarui sistem e-budgeting warisan era Jokowi-Ahok. Namun, sistem yang sudah baik diharap tak perlu diutak-atik.

"Iya bisa aja silakan aja ubah, selama itu untuk kebaikan, yang sudah baik jangan diubah, yang belum baik ya silakan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Taufik menilai perubahan sistem e-budgeting diperbolehkan. Dia menyebut kerap terjadi selisih bila antara angka yang dimasukkan ke sistem e-budgeting dengan komponen.

"Perubahan upgrade boleh dong, kalau sistim memang harus di-upgrade, mungkin yang di upgrade sistem kontrolnya. Kalau e-budgeting kan kemarin sudah dijelasin memang ketika e-budgeting berbanding e-component pasti ada selesih," tuturnya.

Menurut Taufik, permasalahan dalam e-budgeting selalu ditemui setiap tahun. Taufik menyebut setiap ada masalah dalam e-budgeting pasti dilakukan penyisiran ulang satu persatu.

"Karena yang begini-begini setiap tahun sudah kita temui, setiap tahun kita temui cuma kita nggak pernah lapor wartawan, temui kita bahas bareng di sini. Jadi di sini itu alat menyisir secara manual, kan dibacain satu-satu setuju atau enggak ditanya di sini," tutur Taufik.

Sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dia merasa mendapat sistem warisan.

"Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.