Tekan Kemiskinan, Pemprov Jabar Gencarkan Ekonomi Inklusif Digital

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berupaya menekan angka kemiskinan untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang sudah ditetapkan. Salah satu upayanya adalah pengembangan ekonomi inklusif dengan pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Jabar. Menurutnya, pada 2018 angka kemiskinan di Jabar mencapai 7,54 persen dari jumlah penduduk atau 3,61 juta jiwa. Sedangkan pada 2019, angka kemiskinan menurun menjadi 6,91 persen dari jumlah penduduk atau 3,4 juta jiwa.

"Rakor ini sebagai upaya kita mengentaskan kemiskinan, meski dalam beberapa indikator sudah mengalami kemajuan dengan turunnya angka kemiskinan," kata Uu dalam keterangan tertulis, Jum'at (1/11/2019).

Baca juga: Pendapatan Daerah Jabar Diperkirakan Naik Jadi Rp 41 T di 2020

Menurut Uu, Pemprov Jabar dengan Pemerintah kabupaten atau kota telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan ini. Misalnya, mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui kepesertaan BPJS.

"Kami telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan program dan kegiatan. Seperti dari aspek perlindungan sosial kami mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin lewat kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS," katanya.

Kemudian, Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan penguatan akses permodalan dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan.

"Selain upaya-upaya tersebut juga ada berbagai program unggulan seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product, One Village One Company, Desa Digital dan program pengembangan kepariwisataan lainnya," ucap Uu.

Selain itu, Uu berpendapat bahwa penguatan sinergi semua pihak dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan. Maka itu, Pemprov Jabar menerapkan konsep kolaborasi Pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintah, dan Media).

Baca juga: Lewat JIM 2019, Ridwan Kamil Yakin Wisata Pangandaran Bisa Mendunia

Uu juga mengatakan, ada tiga instrumen yang dapat diterapkan untuk mensinergikan berbagai program dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jabar, seperti rencana aksi daerah, aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, dan km 0 pro poor.

"Ketiganya menjadi satu kesatuan instrumen yang dapat menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di daerah," pungkas Uu.




Tonton video Kominfo Siapkan Regulasi Jasa Pengiriman Belanja Online:

(akn/prf)