.webp)
"Ada (setiap tahun) yang enggak beres-beres juga tersisir, cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan. Kan bisa dilihat itu di dalam pembahasan," ucap M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
M Taufik menyebut rencana pembelian lem Aibon Rp 82 miliar bukan menjadi yang terparah. Kehebohan ada karena pembahasan dilakukan di ruang publik termasuk media sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak, bukan separah itu. Banyak, banyak. Kalau dulu kan diskusinya di dalam ruangan, enggak di luar. Jadi kayak gitu-gitu pasti tersisir," kata Taufik.
Dia yakin, DPRD bisa selesai membahas RAPBD 2019 sesuai dengan batas waktu pembahasan APBD DKI 2020 pada 30 November 2019. Anggaran seperti lem yang muncul ke publik, kata Taufik, pasti sempat dibahas.
"Sempat, keburu, ini sisir satu satu," kata dia.
Menurut Taufik, setelah KUA-PPAS selesai di bahas akan ada forum lanjutan untuk merinci dan mengecek lagi anggaran. Sehingga, pengecekan akan dilakukan dia kali.
"Kan ada dua tahapan. Sekarang saja lagi disisir per-item. Ini kan KUA-PPAS, begitu ada MoU, maka ada pembahasan APBD. Jadi ada dua tahap. Pembahasan APBD turunan dari KUA-PPAS, disisir lagi di komisi," sebut Taufik yang juga politikus Gerindra itu.
Diketahui, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.
"Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tak mungkin membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Dia mengatakan munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem.
Simak Video "PSI Ungkap Kejanggalan Lain APBD Jakarta Selain Lem Aibon"
Halaman 2 dari 2
