.webp)
"Hari ini adalah aksi yang ke-607 surat yang kepada presiden judulnya 'Kabinet Indonesia Maju Mengawali Hari Kelam bagi HAM'. (Diserahkan) ke Presiden. Setiap hari Kamis kami mengirim surat kepada Presiden, isinya mengenai kabinet yang sekarang ini khususnya menyoroti Prabowo yang adalah terduga pelanggaran HAM berat diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan," kata salah satu tokoh Aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih, saat ditemui di Taman Pandang Istana, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Sumarsih adalah ibunda Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat tragedi Semanggi I. Sumarsih meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) introspeksi diri karena telah menunjuk Prabowo sebagai salah satu menterinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya bersiap-siaplah rakyat Indonesia untuk menjadi korban. Terutama Pak Jokowi pun juga harus introspeksi mudah-mudahan Pak Jokowi tidak diculik. Karena apa pun nafsu kuasa Prabowo sangat besar untuk menjadi presiden," ucapnya.
 Sumarsih mengingatkan Jokowi untuk menunaikan janji saat kampanye (Jefrie Nandy/detikcom) |
Sumarsih mengkritik penunjukan Prabowo sebagai menteri. Dia menyinggung soal Wiranto yang juga diangkat Jokowi menjadi Menko Polhukam pada periode pertamanya. Menurutnya, hal tersebut bagian penyelamatan Prabowo dari jeratan hukum.
"Kemudian Pak Prabowo pernah mencalonkan diri sebagai presiden, tidak terpilih. Kemudian mencalonkan diri jadi wakil presiden pun juga tidak menang, kalah, terus kemudian seperti jalan kehidupannya Pak Wiranto setelah nyapres nggak jadi, nyawapres nggak jadi, akhirnya bisa menduduki jabatan menteri dan diberi kesempatan oleh Pak Jokowi selaku presiden untuk diselamatkan dari jerat hukum yang sampai sekarang diperjuangkan oleh JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, yang salah satu kegiatannya adalah melakukan aksi diam di depan Istana Presiden," jelasnya.
Sumarsih mengingatkan Jokowi untuk tak mengingkari janji-janji kampanyenya. Dia menyebut janji kampanye sebagai 'janji suci' yang harus ditepati Jokowi.
"Pesan saya untuk Presiden Jokowi, jangan ingkar janji. Tepati janji suci yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia pada saat kampanye, baik pada saat kampanye Pemilu 2014 maupun yang dijanjikan di dalam kampanye Pemilu 2019," tutupnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengaku capek menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM ke Prabowo yang tak terbukti secara hukum itu. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan masyarakat tidak akan terpengaruh oleh tuduhan miring terhadap Prabowo.
 Peserta Aksi Kamisan membawa poster terduga pelanggar HAM seperti di aksi lainnya (Jefrie Nandy/detikcom) |
Sebagai bukti, dia mengungkit perolehan suara Partai Gerindra dalam dua pemilu terakhir. Meski Prabowo kerap dituding sebagai pelanggar HAM, Gerindra memilih tak terlalu reaktif terhadap tuduhan tersebut.
"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum," kata Habiburokhman, Jumat (18/10).
Tanggalkan Jabatan, Ryamizard: Saya Wakafkan Nyawa untuk Negara!
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
