Muhammadiyah Soal Menag Fachrul Razi: Sudah Purna, Lepas dari Pola Militer

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Foto: Usman Hadi/detikcom

Bantul - Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama (Menag). PP Muhammadiyah menilai siapapun menteri yang memiliki latar belakang militer, ketika pensiun maka dia akan lepas dari latar belakangnya.

"Siapapun menteri yang punya latar belakang militer kan ketika sudah purna dia lepas dari latar belakang itu, termasuk pola-pola militer," ujar Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kepada wartawan menanggapi penunjukkan Fachrul sebagai Menag, Rabu (23/10/2019).

Haedar menyebut jika seorang menjadi pejabat negara maka ada beberapa koridor yang harus dipegang oleh pejabat itu, termasuk oleh Menag. Di antara koridor itu seperti berpegang pada sistem serta tugas pokok dan fungsi yang melekat di jabatan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan menteri itu milik semuanya, bukan untuk satu golongan. Kalau toh latar belakangnya militer, dia (menteri tersebut) tidak untuk menteri militer kan, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, koridor yang harus dipegang seorang Menag ialah yang bersangkutan dituntut untuk bisa membawa institusi keagamaan menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan dan menyatukan.

"Bahkan (Menag dituntut) membawa nilai-nilai rohani dan keadaban yang baik. Saya pikir semua agama kan begitu komitmennya. Tentu Menteri Agama punya komitmen ke situ," tutur Haedar.

Sementara Haedar memberikan catatan perihal tugas yang dibebankan Presiden Jokowi kepada Menag Fachrul untuk mengurusi radikalisme di Indonesia. Menurutnya penanganan radikalisme yang akan dijalankan Menag perlu kehati-hatian.

"Soal (penanganan) radikalisme itu harus tetap terukur, jangan gebyah uyah. Artinya jangan sembarangan untuk (menvonis) ini radikal, ini bukan radikal," pungkas dia.