.webp)
Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik Presiden Jokowi. Kalangan pengusaha berharap kabinet baru bisa segera berlari. Kalau ada yang ketinggalan, langsung saja diganti.
"Kita mengharapkan dalam waktu singkat menteri-menteri ini sudah bisa mengungkap ke media apa yang akan dilakukan. Jangan bulan madu lama-lama, dua-tiga hari saja. Waktu yang diberikan kepada mereka tiga sampai enam bulan, kalau nggak jalan, ya di-reshuffle saja," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Soetrisno Iwantono, kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).
Kenapa demikian? Menurut Iwan, demikian ia akrab disapa, dalam waktu tiga sampai enam bulan ke depan Indonesia akan memasuki kondisi ekonomi yang sangat sulit.
"Jadi nggak perlu menunggu waktu setahun atau dua tahun kalau mereka nggak bener," kata Soetrisno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu kata kuncinya investasi dan ekspor. Investasi dipimpin oleh Bahlil, padahal untuk mengembangkan investasi diperlukan orang yang punya pengalaman panjang di internasional. Saya bukan underestimate Bahlil, tapi kelihatannya perlu banyak belajar," katanya.
"Untuk bisa mendorong ekspor itu kuncinya kan perdagangan. Saya tidak kenal Agus Suparmanto itu siapa, jadi track record-nya tidak tahu. Padahal kementerian ini kan kementerian kunci, tidak boleh coba-coba," sambungnya.
Sebenarnya Iwan berharap Menteri Perdagangan diisi oleh Airlangga Hartarto. Namun Airlangga jadi Menko Perekonomian.
"Menko itu yang kita harapkan Sri Mulyani, walaupun Menkeu tentu sangat bisa. Cuma kita bayangkan bagaimana Menko Airlangga mengkoordinir Sri Mulyani, padahal ke depan ekonomi ini harus satu tim. Kalau Menko tidak mampu mengendalikan menteri teknis, kan susah," ujarnya menganalisis.
Ia lantas berbicara tentang kursi Menteri Pertanian yang diisi oleh Syahrul Yasin Limpo. Ia ingin melihat kerja politikus NasDem itu dalam seratus hari pertama. Berikutnya ia menyoroti kursi Menteri Koperasi dan UKM. Menurutnya, kementerian ini penyelamat di kala krisis masa lalu.
"Kita harapkan penyaluran pupuk itu dikembalikan ke koperasi. KUR itu juga melibatkan koperasi. Distribusi kebutuhan pokok, pengendalian harga pasar, harga panen pasti bisa lewat koperasi. Nanti pada saat paceklik, operasi pasar juga mestinya melibatkan koperasi. Kenapa saya katakan itu penting karena kita akan memasuki krisis, belajar dari tahun 1998, yang bisa menolong ya sektor UKM dan koperasi," jelasnya.
"Yang terakhir masalah wakil menteri, menurut saya kok tidak terlalu penting-penting amat, malah nanti membebani anggaran, jangan menampung kepentingan politik, tidak dapat tempat menteri ditampung di wamen," pungkasnya.
