"Jika benar Prabowo ditempatkan untuk menjadi Menhan, ada dua kecenderungan, pertama, penempatan tokoh dalam kabinet kali ini hanya menegaskan bahwa Jokowi hanya bagi-bagi kursi semata berbasis koalisi tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan profesionalitas," ucap peneliti KontraS, Rivanlee Anandar, saat dialam keterangannya, Senin (21/10/2019).
"Kedua, Jokowi hanya memikirkan soal 'stabilitas' agar tak ada lagi 'konflik' antarkubu yang dapat mengganggu kepemimpinannya selama lima tahun ke depan," kata Rivanlee.
Rivanlee juga mengaku pesimis Jokowi akan menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) jika Ketua Umum Gerindra itu masuk kabinet. Hal ini, serupa dengan sikap Jokowi memilih Wiranto sebagai Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) periode sebelumnya. Prabowo dan Wiranto, sama-sama perwira tinggi ABRI masa Orde Baru, yang dinilai KontraS bertanggung jawab atas beberapa kasua HAM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Kontras, ada dua masalah dalam militer di Indonesia, Masalah pertama adalah non job perwira dan kekerasan yang dilakukan TNI.
"Dengan memilih Prabowo di Menhan, kami mengkhawatirkan dua persoalan tersebut, terutama kekerasan tidak menjadi bagian dari reformasi militer ke depannya, mengingat rekam jejak sebagai terduga pelanggar HAM melekat pada Prabowo," katanya.
Seperti diketahui, Senin (21/10), Jokowi memanggil beberapa calon menteri ke Istana Negara. Dua tokoh Gerindra yang hadir ke istana adalah Prabowo Subianto, dan Edhy Prabowo.
Prabowo sendiri sudah mengaku diminta kesediaanya untuk menjadi Menteri bidang Pertahanan. Sementara Edhy, beredar isu kalau dirinya ditempatkan di Menteri bidang Pertanian.
Halaman 2 dari 2