AS Blacklist 28 Entitas China Terkait Penindasan Uighur di Xinjiang

Kamp-kamp Uighur di China (Antara Foto/M. Irfan Ilmie)

Washington DC - Otoritas Amerika Serikat (AS) akan mem-blacklist 28 entitas China yang diduga terlibat pelanggaran HAM dan penindasan terhadap warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Biro keamanan publik, akademi kepolisian setempat hingga perusahaan intelijen ikut masuk daftar hitam ini.

Seperti dilansir AFP, Selasa (8/10/2019), langkah AS itu diumumkan oleh Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, dalam pernyataannya pekan ini. Setiap entitas yang masuk dalam daftar hitam itu dilarang untuk membeli produk-produk buatan Amerika.

"(AS) Tidak bisa dan tidak akan mentoleransi penindasan brutal terhadap etnis minoritas di dalam China," tegas Ross dalam pernyataannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Entitas yang masuk daftar hitam AS ini antara lain perusahaan pengawasan video Hikvision, perusahaan artificial intelligence Megvii Technology dan SenseTime, juga terdapat 18 biro keamanan publik di Xinjiang, satu akademi kepolisian dan delapan perusahaan China.

Daftar lengkap 28 entitas yang di-blacklist ini akan dirilis oleh US Federal Register pada Rabu (9/10) besok. US Federal Register merupakan jurnal resmi pemerintah federal AS yang berisi aturan badan pemerintahan, aturan yang diajukan dan pengumuman publik.

"Entitas-entitas ini telah terindikasi terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam penerapan kampaye penindasan China, penahanan massal secara sewenang-wenang dan pengintaian berteknologi tinggi terhadap Uighur, Kazakh dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya," demikian pernyataan US Federal Register.

Kelompok-kelompok HAM menyebut China telah menahan sekitar 1 juta warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di kamp-kamp re-edukasi di Xinjiang. Otoritas AS menyebut tindakan otoritas China ini mengingatkan pada Nazi Jerman.

Saat Sidang Majelis Umum PBB bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menggelar sebuah acara khusus untuk menyoroti situasi buruk yang dihadapi warga Uighur. Diplomat tertinggi kedua AS, John Sullivan, mengecam apa yang disebutnya sebagai 'kampanye penindasan yang mengerikan dari China'.

Otoritas China awalnya membantah keberadaan kamp-kamp re-edukasi seperti yang diberitakan, namun kemudian mengklaim kamp itu merupakan 'sekolah pelatihan kejuruan' yang diperlukan untuk mengendalikan terorisme. China mengecam kritikan terhadap mereka dengan menyebutnya sebagai tindakan mencampuri 'urusan internal' negara tersebut.

Langkah otoritas AS ini diumumkan setelah Washington melarang raksasa teknologi asal China, Huawei dan perusahaan-perusahaan China lainnya untuk bekerja sama dengan pemerintah AS, di tengah perang dagang yang sengit antara kedua negara.