.webp)
Untuk ketiga kalinya, tahun ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2018. Sejak tahun 2016 lalu kabupaten yang terkenal dengan jajanan Alen-Alen ini secara berturut-turut berhasil meraih penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan.
Hal itu tentu menunjukkan komitmen Pemkab Trenggalek dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran semua pihak, mulai dari jajaran pemerintahan maupun peran DPRD sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi legislasi.
WTP dari Kementerian Keuangan RI untuk Pemkab Trenggalek tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A., dan diterima oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu.
"Tadi juga sempat dititipkan dan menjadi catatan mengenai pengelolaan aset yang efektif, karena kita memiliki aset, belum tentu semua terpakai dan aset-aset yang tidak terpakai itu bagaimana pemanfaatannya," imbuhnya.
Gus Ipin juga menegaskan pentingnya pengawasan internal dengan memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Fungsi dari pengawas-pengawas internal harus ditingkatkan, karena kita menginginkan clean dan good goverment," tegasnya.
"Tadi saya mencatat dan ingin menempatkan APIP dengan baik, serta di setiap OPD harus ada pengawasan manajemen resiko. Saya lihat di Provinsi juga ingin membuat finance goverment system, mengakumulasi semua laporan keuangan di tingkat provinsi," lanjut Bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah menginginkan adanya penghematan, khususnya biaya internal di kedinasan.
"Saya sudah katakan seperti konsumsi rapat, sepertinya harus bisa dipotong secara drastis termasuk belanja kebutuhan kantor dan yang lainnya, karena dari tahun ke tahun relatif sama tetapi biaya belanja dinasnya naik, inilah yang ingin nanti kita sisir lagi," terangnya.
"Ke depan saya ingin mengalokasikan itu lebih banyak untuk tambahan penghasilan bagi pegawai, agar mereka tidak lagi berfikir korupsi serta saya ingin lebih memanfaatkan kepada program-program yang lebih pro rakyat," pungkas Bupati Nur Arifin.
Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah Provinsi Jawa Timur, Dedi Supandi, dalam laporannya menuturkan dari tahun ke tahun semakin banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas LKPD. Hal itu menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat.
"Di tahun 2019 ini, ada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang mendapatkan WTP atas LKPD yang telah disampaikan. 27 Kabupaten dan 8 Kota di Jawa Timur mendapatkan WTP," ungkap Dedi.
"Hal ini menunjukkan bahwasanya mayoritas Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ini sangat berkomitmen untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabel kepada masyarakat," imbuhnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi atas capaian 35 kabupaten dan kota di wilayahnya mendapatkan predikat WTP dan menyisakan 3 kabupaten/kota saja yang belum meraih WTP dan perlu untuk terus didorong.
"Tinggal 3 Kabupaten/Kota yang sedang berikhtiar, saya harapkan bisa segera menyusul yang lainnya," harap Khofifah.
Semenetara itu, Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A., menambahkan bahwa angka 35 dari 38 Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP tersebut suatu angka yang cukup besar.
"Ibarat orang yang sedang berolah raga, tentunya untuk mengejar perlu ada komitmen dan kerja keras agar mendapatkan predikat yang sama," tutur Mardiasmo. (adv/adv)
