Nelayan Terdakwa Penyuap Gubernur Kepri Tak Punya Duit Sewa Pengacara

Jakarta - Abu Bakar, nelayan yang didakwa KPK terlibat dalam kasus suap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun, tidak mampu menyewa pengacara untuk mendampinginya. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pun membantu Abu mendapatkan pengacara secara gratis.

Awalnya, sebelum pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Abu belum didampingi pengacara. Akhirnya pengacara disediakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

"Izin, Yang Mulia, karena tadi baru komunikasi berapa menit yang lalu, saya juga nggak persiapkan diri, saya tidak bawa toga. Barusan 5 menit yang lalu baru koordinasi juga karena kasihan juga terdakwa tak mampu mencari lawyer," ucap seorang pengacara yang disediakan dari Posbakum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

"Posbakum di sini ada, bisa ya? Kita skors sidang sementara supaya Saudara bisa mendampingi terdakwa ya. Sidang kami skors," timpal hakim sembari menskors sidang.

Baca juga: Jaksa KPK Dakwa Nelayan Suap Gubernur Kepri Nonaktif SGD 11 Ribu

Setelah itu, pembacaan surat dakwaan disampaikan jaksa KPK. Abu didakwa memberikan uang suap kepada Nurdin Basirun sebesar SGD 11 ribu dan Rp 45 juta.

Dalam surat dakwaan, Abu disebut berprofesi sebagai nelayan. Dia dimintai bantuan oleh seorang pengusaha bernama Kock Meng sebagai perantara suap ke Nurdin.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah turut memberikan penjelasan. Febri menyebut bantuan pengacara itu diberikan setelah Abu memberikan surat keterangan tidak mampu.

"Terkait dengan proses persidangan dengan terdakwa Abu Bakar karena terdakwa mengatakan tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum, maka berikutnya setelah ada surat keterangan tidak mampu dari terdakwa, majelis hakim akan membuat surat penetapan penunjukan kuasa hukum melalui mekanisme Posbakum," ucap Febri secara terpisah. (dhn/fdn)