Pemkab Boyolali Anggarkan Rp 36,2 M untuk Pilkada 2020

Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2020 Kabupaten Boyolali. Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom

Boyolali - Pemkab Boyolali menganggarkan dana Rp 36,2 miliar untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati pada 2020 mendatang. Anggaran tersebut terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dana hibah kita (Pemkab Boyolali) ke KPU jumlahnya Rp 28,15 miliar dan ke Bawaslu Rp 8,05 miliar. Sudah kita bahas antara KPU dengan Pemkab dan Bawaslu dengan Pemkab. Sudah deal angkanya itu bisa digunakan untuk KPU dan Bawaslu," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, kepada para wartawan usai penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di kantor Bupati, Selasa (1/10/2019).

Penandatangan NPHD untuk Pilkada serentak 2020 itu dilakukan antara Pemkab Boyolali yang diwakili Sekda, Masruri dengan Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin dan Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggaran untuk KPU, jelas Masruri, ada sebagian kecil yang cair di APBD Perubahan 2019 ini. Namun sebagian besar di APBD murni 2020. Sedangkan anggaran untuk Bawaslu di APBD murni 2020.

Menurut Masruri, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tersebut dengan estimasi satu putaran saja. Pihaknya yakin, Pilkada di Boyolali hanya akan berlangsung satu putaran.

"Kalau kami yakin Boyolali satu putaran. Ya (untuk estimasi) satu kali putaran," kata Masruri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, menambahkan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah akan digunakan sebaik-baiknya untuk tahapan-tahapan Pilkada 2020.

"Anggaran itu sudah kita cermati, Insya Allah cukup dan nanti akan kita implementasikan dalam tahapan-tahapan di Pilkada 2020," kata Ali Fahrudin.

Dari anggaran Rp 28,15 miliar tersebut, jelas Ali, hampir 73 persen diantaranya untuk honor dan operasional ad hoc, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. Untuk PPK ada 22 kecamatan dan setiap kecamatan ada lima orang. Kemudian anggota PPS di 267 desa/kelurahan, setiap desa tiga orang. Untuk KPPS ada tujuh orang dikalikan 1.810 TPS.

"Untuk honor ad hoc ini kalau pingin ideal ya (butuh anggaran) besar. Tapi kita juga harus rasional melihat kemampuan daerah," jelas Ali.

Maka, lanjut dia, untuk honor ad hoc tersebut pihaknya mengacu pada data minimal dan disamakan dengan saat Pemilihan Gubernur tahun 2018 lalu.

Senada dikatakan Ketua Masih di acara yang sama, Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk honor ad hoc telah tercukupi. "Kita ratakan, terutama untuk honor ad hoc ini sudah tercukupi, juga untuk kegiatan-kegiatan. Insya Allah nanti berjalan dengan baik," kata Taryono.

Dari anggaran Rp 8,05 miliar itu, sekitar Rp 6 miliar lebih digunakan untuk membiayai ad hoc dari Panwascam hingga tingkat desa. Sedangkan sisanya, untuk anggaran kegiatan di Bawaslu.