Jokowi Diminta Serikat Buruh Tak Naikkan Iuran BPJS Kelas III

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan iuran BPJS kelas III. Kenaikan iuran dinilai memberatkan masyarakat kelas bawah.

"Kami mengatakan iuran BPJS kelas III akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli. Oleh karena itu, kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Puan: 120 Juta Warga Miskin Ditanggung

Dalam hal ini, pemerintah mengusulkan iuran untuk kelas I menjadi Rp 160 ribu, kelas II Rp 110 ribu, dan kelas III menjadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa. Sedangkan PBI pusat dan daerah dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu.

Selain itu, Jokowi diminta membatalkan revisi UU Ketenagakerjaan. Jokowi diharapkan duduk bersama guna membahas revisi UU Ketenagakerjaan.

Baca juga: Bayar Iuran BPJS Kesehatan Bisa Lewat Ponsel, Ini Caranya

"Kami menyarankan dengan tegas kepada presiden untuk membatalkan RUU tersebut. Karena gini, ini kan harus dibahas, sebuah RUU Itu kan tidak bisa pemerintah mengambil keputusan sendiri, pemerintah harus duduk bersama," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Atas usulan itu, Jokowi mengaku akan mempertimbangkan usulan tersebut, khususnya mengenai iuran BPJS kelas III.

"Kita pertimbangkanlah, karena memang kita harus berhitung harus berkalkulasi nanti kalau apa.... Kenaikan BPJS tidak kita lakukan yang terjadi juga defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi," ujar Jokowi.



Tonton Blak-blakan Dirut BPJS Kesehatan: 5 Sebab BPJS Tekor:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/dhn)