Pidato Perdana Ketua Sementara DPRA Singgung Kemiskinan di Aceh Masih Tinggi

Foto: Pelantikan DPR Aceh (DPRA)- (Agus-detikcom)

Banda Aceh - Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin menyampaikan sambutan perdananya pasca dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh. Dalam pidatonya, Dahlan menyinggung angka kemiskinan Aceh saat ini masih tinggi.

Dahlan menyampaikan sambutannya di depan 80 anggota dewan periode 2019-2024 dan sebagian anggota DPR Aceh periode 2014-2019 serta tamu undangan, Senin (30/9/2019). Usai dilantik di Gedung Paripurna DPR Aceh, dia memimpin jalannya rapat paripurna menggantikan Sulaiman, Ketua DPR Aceh periode sebelumnya.

"Tugas DPR Aceh yang baru dilantik harus segera dipacu terutama dan yang paling utama segera membahas tata tertib dan membentuk alat kelengkapan dewan sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kita tentunya sudah dihadapkan kepada tugas-tugas berat," kata Dahlan dalam sambutannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, anggota DPR Aceh terpilih merupakan hasil Pemilu ketiga pasca konflik. Pemilu ini diikuti partai politik lokal sesuai amanat perjanjian damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu.

Para anggota dewan, jelas, mempunyai tanggung jawab bersama merawat dan melaksanakan penguatan perdamaian seperti tercantum dalam poin-poin komitmen damai. Selain itu, Dahlan mengungkapkan tantangan lainnya yang dihadapkan pada mereka yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Rencong.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan Maret 2019 angka kemiskinan mencapai 15,32 persen, pengangguran mencapai angka 5,53 persen," jelas Dahlan.

"Kemudian masih tingginya ketergantungan pendapatan Pemerintah Aceh pada pemerintah pusat dengan tingkat ketergantungan mencapai 83,2 persen. Artinya kemandirian anggaran pendapatan Pemerintah Aceh hanya 16,98 persen," lanjut politisi Partai Aceh ini.

Tantangan tersebut, lanjutnya harus mampu mereka formulasikan di dalam tugas dan fungsi DPR Aceh yang akan dilaksanakan bersama di masa mendatang. Selain itu, dia juga mengajak DPR Aceh membangun hubungan harmonis dengan pihak eksekutif.

"Tugas-tugas tersebut akan dapat kita selesaikan menakala kita telah menyusun tata tertib, telah membentuk fraksi-fraksi, telah menetapkan pimpinan definitif dan tentunya setelah terbentuknya alat-alat kelengkapan DPR Aceh secara utuh," ungkapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya