Wiranto: Tak Boleh Gagalkan Pelantikan DPR, Itu Melawan Konstitusi

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan tak boleh ada pihak yang menggagalkan pelantikan anggota DPR. Menurutnya, kalau ada yang ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR hasil pemilu, berarti ia melawan konstitusi.

"Pelantikan itu merupakan puncak dari hasil pemilu yang langsung oleh rakyat sehingga punya legitimasi yang dipilih rakyat, apa pun prosesnya, tapi puncaknya adalah DPR itu sudah terpilih, sehingga tidak boleh ada seseorang atau kelompok atau pihak manapun yang mencoba menggagalkan itu. Artinya melawan konstitusi," kata Wiranto saat membuka rapat terbatas, di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Wiranto Rapat Bareng Panglima TNI-Kapolri, Bahas Persiapan Pelantikan Presiden

"Pelantikan DPR itu kan amanat konstitusi," sambungnya.

Dia meminta pengamanan jelang pelantikan anggota DPR ditingkatkan. Tujuannya, pelantikan bisa berjalan dengan baik.

"Saudara sekalian, kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan itu dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis, dan inkonstitusional itu. Kita akan rapatkan bersama, barisan, kita ajak masyarakat untuk bersama meyakini bahwa amanat konstitusi itu," ujar Wiranto.

Baca juga: Dikunjungi Eks Menhan Fiji, Wiranto Bicara Soal Kedaulatan Papua

Pemerintah, kata Wiranto, memastikan proses pelantikan anggota DPR akan berjalan aman. Dia meminta masyarakat percaya kepada pemerintah dan aparat keamanan.

"Kami selalu berusaha hadir dalam setiap dan kondisi apa pun yang mengancam negeri ini. Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah ini, terutama adik mahasiswa, buruh tani, karyawan, tukang ojek, paramedis, masyarakat agamis, duduk bersama-sama, tidak terpengaruh oleh ajakan lain. Kemudian, kami juga harapkan hasil rapat ini agar masyarakat tenang dan mempercayai aparat keamanan atas hal-hal yang gerakan anarkis dan kedaulatan negara," tutur Wiranto. (eva/haf)