"Pelantikan itu merupakan puncak dari hasil pemilu yang langsung oleh rakyat sehingga punya legitimasi yang dipilih rakyat, apa pun prosesnya, tapi puncaknya adalah DPR itu sudah terpilih, sehingga tidak boleh ada seseorang atau kelompok atau pihak manapun yang mencoba menggagalkan itu. Artinya melawan konstitusi," kata Wiranto saat membuka rapat terbatas, di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
"Pelantikan DPR itu kan amanat konstitusi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saudara sekalian, kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan itu dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis, dan inkonstitusional itu. Kita akan rapatkan bersama, barisan, kita ajak masyarakat untuk bersama meyakini bahwa amanat konstitusi itu," ujar Wiranto.
Pemerintah, kata Wiranto, memastikan proses pelantikan anggota DPR akan berjalan aman. Dia meminta masyarakat percaya kepada pemerintah dan aparat keamanan.
"Kami selalu berusaha hadir dalam setiap dan kondisi apa pun yang mengancam negeri ini. Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah ini, terutama adik mahasiswa, buruh tani, karyawan, tukang ojek, paramedis, masyarakat agamis, duduk bersama-sama, tidak terpengaruh oleh ajakan lain. Kemudian, kami juga harapkan hasil rapat ini agar masyarakat tenang dan mempercayai aparat keamanan atas hal-hal yang gerakan anarkis dan kedaulatan negara," tutur Wiranto. (eva/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini