Wali Kota Ambon Tetapkan Status Tanggap Darurat Pascagempa

Dampak Kerusakan Gempa Ambon (Foto: BNPB)

Jakarta - Wali Kota Ambon menetapkan status masa tanggap darurat pascagempa selama 14 hari. Status tersebut berlaku sejak 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019.

"Wali Kota Ambon menetapkan masa tanggap darurat pascagempa selama 14 hari, terhitung sejak 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019. Kota Ambon menjadi salah satu wilayah terdampak karena gempa M 6,5 yang terjadi pada Kamis (26/5/2019) lalu," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9).

Sebagaimana diketahui, Kota Ambon menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak gempa M 6,5 yang terjadi pada Kamis (26/5) lalu. BNPB mendirikan Posko Tanggap Darurat selama status tersebut masih berlaku.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama masa tanggap darurat tersebut, Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Ambon bertugas untuk mengkoordinasikan semua unsur untuk penanganan darurat di wilayah administrasinya," ucap Agus.

Dia menjelaskan, gempa dengan kedalaman 10 km itu mengguncang beberapa kecamatan seperti Baguala, Teluk Ambon, Sirimau, Nusaniwe dan Kota Ambon. Data Pusdalops BPBD Provinsi Maluku per hari ini (29/9) mencatat 10 korban meninggal dunia dan 31 luka-luka.

Sementara itu, lanjutnya, total korban meninggal dunia dari tiga kabupaten di Provinsi Maluku berjumlah 30 orang. Korban tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 14 orang, Kota Ambon 10 orang dan Seram Bagian Barat (SBB) 6 orang. Sedangkan korban luka-luka, total jumlahnya mencapai 156 orang dengan rincian Maluku Tengah 108, Kota Ambon 31, dan SBB 17.

Agus juga merinci jumlah warga yang mengungsi pascagempa melanda. Selain itu, dia membeberkan jumlah rumah rusak.

"Pascagempa juga menyebabkan terjadinya pengungsian warga. Mereka yang mengungsi berjumlah 244.780 orang, dengan rincian SBB 109.661 orang, Maluku Tengah 108.000 orang, dan Kota Ambon 27.119. Sementara data kerusakan rumah masih terus dilakukan; data rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 374 unit dengan rincian 173 rusak ringan (RR), 74 rusak sedang (RS), dan 74 rusak berat (RB). Kerusakan rumah wilayah SBB mencakup 31 RR, 163 RS, dan 106 RB," ujar Agus.

Masih dalam keterangan tertulis, Agus mengatakan saat ini BPBD Provinsi Maluku telah mendirikan dua tenda keluarga di halaman Rumah Sakit Umum Haulussy, Kota Ambon dan RSU Tulehu, Maluku Tengah. Selain itu, pemerintah daerah setempat telah mendistribusikan terpal kepada masyarakat yang terkena dampak. Upaya pendataan di lapangan masih terus dilakukan oleh tim reaksi cepat BPBD Provinsi Maluku.

Upaya pendataan dilakukan salah satunya untuk mengidentifikasi titik-titik pengungsian. Sementara ini titik konsentrasi teridentifikasi di Desa Waai seperti di wilayah Air Terjun Waai, Dusun Ujung Batu dan Batu Dua. Sedangkan di Kota Ambon, penyintas terkonsentrasi di SMA Siliwangi, kuburan atas SMA 9, dan SMA 9.

Sementara itu, saat ini menurutnya tantangan BNPB adalah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat agar kembali ke rumahnya. Pihaknya pun telah mengirimkan tim pendukung dalam manajemen posko dan dukungan logistik.

"Melihat kondisi terkini, beberapa tantangan masih dihadapi dalam penanganan darurat. Salah satunya perlu upaya intensif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera kembali ke rumah masing-masing. BNPB telah mengirimkan tim pendukung dalam manajemen posko dan dukungan logistik serta peralatan yang telah tiba di Maluku. Di sisi lain, TNI mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Kampus Darussalam, Maluku Tengah," pungkasnya.