Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu informasi lebih lanjut soal ambulans milik Pemprov DKI yang diduga membawa molotov saat unjuk rasa di DPR RI. Namun dia yakin ambulans tersebut tidak melanggar
standard operating procedure (SOP).
"Saya percaya ambulans kami mengikuti SOP, ikuti prosedurnya, jadi mereka bekerja sesuai.... Dan itu sudah dilakukan lama, dari kemarin-kemarin, sejak bertahun-tahun kami kerja ikuti SOP. Nanti akan kami pastikan," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Anies, 40 ambulans yang diturunkan saat demonstrasi di depan gedung DPR dari Senin (23/9) sampai Rabu (25/9) memiliki SOP yang dijalankan. Mereka harus membawa masyarakat yang terluka dari pihak mana pun.
"Harus dicatat, mereka kerja diikuti SOP yang ada, dan bagi seluruh petugas kesehatan, siapa pun membutuhkan bantuan medis, maka mereka akan dibantu, baik aparat keamanan, masyarakat, baik mereka yang demo, semua sama statusnya. Mereka warga negara Indonesia mendapat pelayanan kemanusiaan dari tim medis kami," ucap Anies.
"(Kegiatan itu) dilakukan bukan sesuatu ringan karena mereka berada di tempat menegangkan," sambungnya.
Anies menyebut bisa saja terjadi kesalahpahaman di lapangan, sehingga tidak boleh asal mengambil kesimpulan karena petugas ambulans sudah berpengalaman.
"Kalau sudah di lapangan, banyak sekali peristiwa terjadi dan komunikasi belum tentu terjadi dengan baik. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan. Tapi kami percaya bahwa petugas ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini," ucap Anies.
Diketahui, Polda Metro Jaya mengamankan lima ambulans saat aksi demonstrasi pelajar di kawasan DPR. Empat ambulans berasal dari PMI dan satu milik Pemprov DKI.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini