DPR Dinilai Toleran Terhadap Kekerasan Seksual, Komisi VIII: Nggak Nyambung

Jakarta - Komisi VIII DPR menyebut pernyataan soal DPR yang toleran terhadap kekerasan seksual karena tak kunjung mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai pembodohan publik. Pihak yang menyebut DPR toleran terhadap kekerasan seksual balik dituding tak memahami maksud DPR dalam pembahasan RUU P-KS.

"Mereka seolah-olah DPR itu pro kekerasan seksual. Pro apa gitu? Kalau memang mereka merasa DPR itu melakukan kesalahan, laporkan saja ke polisi. Kalau nggak bisa ke polisi, ada Dewan Kehormatan (MKD). Ini jadi istilah-istilah nggak nyambung, menurut saya ini semacam pembodohan kepada masyarakat. Mereka tidak memahami yang kita sampaikan, tapi mereka ribut begitu saja," kata Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis saat kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Baca juga: DPR Tak Kunjung Sahkan RUU P-KS, Komnas Perempuan: Tak Iba Pada Korban

Menurut Iskan, frasa 'kekerasan seksual' tidak ada dalam terminologi hukum Indonesia, karena yang ada adalah istilah 'kejahatan'. Politikus PKS itu menyebut pembahasan RUU P-KS juga menunggu selesainya RUU KUHP.

"Sebetulnya masalah teknis aja, supaya UU tidak saling benturan, RUU KUHP diselesaikan dulu. Kalau ada ruang kosong di RUU KUHP tersebut, dibuat UU lex spesialis, RUU KUHP kan lex general. Jadi yang spesialis harus sesuai dengan yang general. Kalau RUU P-KS itu arahnya pidana gitu, konsultasi Panja P-KS dengan Panja RUU KUHP Komisi III," ujar Iskan.

"Bukan kita tidak mau menyelesaikan. Tapi jangan disalahkan dong kita. Kita kalau (RUU KUHP) cepat diselesaikan Komisi III, kita selesaikan (RUU P-KS)," imbuhnya.

Baca juga: RUU P-KS Belum Disahkan, DPR Dinilai Toleran Kekerasan Seksual

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Iskan meminta semua pihak bersabar jika nantinya RUU P-KS belum bisa disahkan dan pembahasannya dilanjutkan oleh DPR periode selanjutnya (carry over).

"Bisa di-carry over kan, kan nggak apa-apa, cuma beda satu hari kok. Kalau nggak selesai tanggal 30 September kan tanggal 1 Oktober kan sudah mulai lagi. Sabar dikit lah," ucapnya.

Sebelumnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) hingga kini masih dalam pembahasan DPR. Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nur Annisa Yura menilai hal itu menunjukkan watak anggota DPR yang toleran terhadap kekerasan seksual.

"Tidak seriusnya DPR terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu sebenarnya menunjukkan watak anggota DPR itu seperti apa. Watak anggota DPR yang menoleransi kekerasan seksual, tidak menganggap kekerasan seksual itu sesuatu yang penting, tidak menghargai perempuan sebagai manusia dan melihat perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam konteks kehidupan manusia," kata Dinda di Sekretariat Nasional KPA, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/9).


Sahkan RUU PKS, Demi Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual:

[Gambas:Video 20detik]

(azr/nvl)