MA Nilai Hukuman Penghinaan terhadap Pengadilan Penting Diatur di RKUHP

Ketua MA Hatta Ali (Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menilai perlu ada pasal yang mengatur hukuman terhadap pelaku penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court. Menurutnya, hal itu penting diatur dalam RUU KUHP yang mau disahkan pemerintah.

"Saya kira masalah contempt of court memang sudah penting, penting ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur," ujar Ketua MA Hatta Ali di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Hatta mengatakan saat ini banyak tindak kekerasan yang diterima oleh hakim. Oleh sebab itu, perlu ada peraturan yang melindungi hakim dalam melaksanakan pekerjaannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebab, kita lihat selama ini banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pencari keadilan terhadap para hakim, oleh karena itu hakim perlu dijaga dan dilindungi di dalam menegakkan hukum," tuturnya.

Menurutnya, pasal terkait contempt of court telah lama dirancang untuk masuk KUHP. Namun Hatta mengembalikan keputusan kepada DPR untuk mengesahkan aturan tersebut.

"Saya kira contempt of court itu sudah lama dicanangkan, tapi sampai saat ini belum lahir undang-undangnya dan itu sangat perlu," kata Hatta.

"Kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang punya kewenangan untuk menggodok bersama-sama dengan pemerintah, kalau dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) sih sudah lama mengusulkan," sambungnya.

Sebelumnya, dalam RUU KUHP terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. Berdasarkan draf terakhir RUU yang difinalisasi dalam rapat Panja pada 14-15 September 2019, disebutkan:

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 281
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (denda maksimal Rp 10 juta), setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.