MA Lantik 2 Dirjen dan 25 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melantik dua Direktur Jendral (Dirjen) Peradilan Umum serta Dirjen Peradilan Militer dan TUN. Pelantikan dipimpin Ketua MK Hatta Ali.

Pantauan detikcom di Ruang Kusuma Atmaja, gedung MA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019), pelantikan dihadiri jajaran pimpinan MA hingga hakim agung. Selain itu, acara dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan hakim MK Saldi Isra.

Pelantikan ini diawali pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Hatta Ali dan diikuti anggota yang dilantik. Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas.

MA Lantik Dirjen Peradilan (Dwi Andayani/detikcom)

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya pada bangsa dan negara," ujar Hatta Ali memimpin sumpah jabatan.

Baca juga: JK soal Putusan MA Lepas Syafruddin: Jadi Suatu Peringatan ke KPK

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambungnya.

Dua dirjen yang dilantik adalah Prim Haryadi sebagai Dirjen Peradilan Umum serta Lulik Tri Cahyaningrum sebagai Dirjen Peradilan Militer dan TUN. Sebelumnya, Prim menjabat Panitera Muda Perdata MA, sedangkan Lulik sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badimiltun.

Baca juga: Mudahkan Pelayanan Publik, MA Luncurkan 9 Aplikasi Peradilan Agama

Selain dirjen, MA melantik 25 ketua pengadilan tingkat banding, yang terdiri dari 15 ketua pengadilan tinggi dan 10 ketua pengadilan tingkat agama.

Pelantikan dirjen ini disebut sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2019 tertanggal 28 Agustus 2019. Sedangkan pelantikan ketua pengadilan tingkat banding berdasarkan dua surat Keputusan Ketua MA Nomor 126/KMA/SK/VIII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 dan nomor 136/KMA/SK/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019.

Baca juga: Minimalisir Pelanggaran Etik di Pengadilan, MA Terapkan e-Litigasi

(dwia/fdu)