Ahli PBB Minta Veronica Koman Dilindungi, Polri: RI Negara Berdaulat

Jakarta - Tim ahli hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pemerintah Indonesia melindungi hak Veronica Koman, tersangka kasus provokasi Asrama Papua. Polri menanggapi permintaan PBB dengan penegasan soal kedaulatan hukum.

"Penegakan hukum di Indonesia tetap merupakan kedaulatan hukum Indonesia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Ahli HAM PBB Minta RI Lindungi Hak Veronica Koman Tersangka Provokasi

"NKRI itu negara berdaulat," kata Dedi.

Tim ahli hak HAM PBB juga menyoroti soal otoritas Indonesia yang kabarnya hendak memblokir rekening bank milik Veronica. Saat dikonfirmasi perihal rencana pemblokiran rekening Veronica, Polri menjelaskan saat ini pihaknya tengah menunggu Veronica memenuhi panggilan resmi terlebih dulu.

Baca juga: Veronica Koman Merasa Dikriminalisasi, Polri: Ada Praperadilan

"Kami tunggu panggilan tanggal 18 September. Apabila (Veronica) tidak hadir, maka langkah-langkah akan diambil oleh penyidik," kata Dedi.



Sebelumnya, Ahli HAM PBB meminta RI melindungi hak Veronica. Para ahli HAM PBB ini terdiri atas Pelapor Khusus untuk majelis hak perdamaian Clement Nyaletsossi Voule (Togo), Pelapor Khusus untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi David Kaye (AS), Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan Dubravka Simonovic (Kroasia), Ketua Kelompok Kerja tentang diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan Meskerem Geset Techane (Ethiopia), Pelapor Khusus untuk situasi pejuang HAM Michel Forst (Prancis).

Baca juga: Layanan Internet di Jayapura Dibuka, Warga Diimbau Bijak Berinternet

Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja adalah bagian dari Prosedur Khusus Dewan HAM, badan terbesar dari para ahli independen pada sistem HAM di PBB. Pelapor Khusus adalah nama lumrah untuk menyebut pencari fakta independen dari Dewan HAM. Mereka bukan staf PBB dan tidak digaji atas kerja mereka, melainkan independen dari pemerintahan atau organisasi dan bekerja atas nama pribadi.

"Kami menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah terhadap insiden rasisme, namun kami mendesak agar ada langkah segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi dan penjatuhan semua tuntutan kepadanya, sehingga dia bisa melanjutkan laporan-laporannya secara independen terkait situasi HAM di negara itu," kata ahli HAM PBB, sebagaimana disampaikan dalam situs Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, dilansir detikcom, Selasa (17/9). (dnu/idh)